/2025/09/21/954205826.jpg "Trump PHK Ribuan Pegawai Pemerintah AS, Salahkan Demokrat atas Krisis Anggaran")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Donald Trump pada Jumat (10/10) menyalahkan Partai Demokrat atas keputusannya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap ribuan pegawai pemerintah di berbagai lembaga federal.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari ancamannya untuk memangkas jumlah pegawai negeri di tengah kebuntuan politik yang memicu penutupan (shutdown) pemerintahan AS.
PHK sedang berlangsung di beberapa lembaga penting, termasuk Departemen Keuangan (Treasury), Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), Lembaga Pajak AS (IRS), serta Departemen Pendidikan, Perdagangan, dan Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security), khususnya divisi keamanan siber.
Namun, jumlah total pekerja yang terdampak belum sepenuhnya jelas.
Sekitar 300.000 pegawai sipil federal sebelumnya telah dijadwalkan untuk meninggalkan pekerjaan mereka tahun ini sebagai bagian dari kampanye efisiensi birokrasi yang diluncurkan Trump sejak awal tahun.
Baca Juga: Tarif Trump Tekan Impor AS, Ekspor Indonesia Justru Naik di Tengah Perang Dagang
“Mereka yang memulai ini,” kata Trump di Oval Office, sambil menuding Demokrat sebagai penyebab utama kebijakan pemangkasan tersebut. Ia menyebut PHK ini sebagai kebijakan yang “berorientasi pada Demokrat.”
Tarik-Ulur Politik Soal Anggaran dan Kesehatan
Meski Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, mereka tetap membutuhkan suara Demokrat di Senat AS untuk meloloskan undang-undang pendanaan pemerintah.
Demokrat menolak kompromi selama perundingan anggaran, menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan di bawah Affordable Care Act (Obamacare). Mereka memperingatkan, tanpa perpanjangan ini, biaya kesehatan bagi 24 juta warga Amerika akan melonjak tajam.
Trump, yang telah berulang kali mengancam akan memecat pegawai federal selama kebuntuan anggaran ini, tampaknya menargetkan lembaga-lembaga yang dianggap berafiliasi dengan agenda Demokrat.
Selain itu, Trump juga membekukan dana infrastruktur senilai US$28 miliar untuk New York, California, dan Illinois — tiga negara bagian yang dikenal memiliki populasi besar pendukung Demokrat dan kerap menjadi pengkritik kebijakannya.
Ribuan Pegawai Terima Surat PHK
Menurut data Departemen Kehakiman AS, lebih dari 4.200 pegawai federal telah menerima surat PHK di tujuh lembaga, termasuk 1.400 di Departemen Keuangan dan 1.100 di Departemen Kesehatan.
Serikat pekerja pemerintah menentang keras langkah ini dan telah menggugat ke pengadilan, menyatakan bahwa PHK di tengah penutupan pemerintahan melanggar hukum.
Baca Juga: Amerika Serikat Tersingkir dari Pasar Kedelai China, Ini Negara yang Dapat Cuan Besar
Namun, pemerintah berargumen bahwa serikat pekerja tidak memiliki dasar hukum untuk menentang keputusan personalia federal. Sidang kasus ini dijadwalkan berlangsung pada 15 Oktober.
Sesuai undang-undang, pemerintah diwajibkan memberi pemberitahuan 60 hari sebelum PHK, meski periode itu bisa dipersingkat menjadi 30 hari dalam keadaan darurat.
Kritik dari Internal Partai Republik
Beberapa anggota Partai Republik juga menyuarakan keberatan atas kebijakan tersebut. Senator Susan Collins, Ketua Komite Anggaran Senat, menyatakan bahwa pegawai federal berperan vital dalam pelayanan publik, baik yang masih bekerja tanpa gaji maupun yang sedang dirumahkan.
“Terlepas dari status mereka, pekerjaan mereka sangat penting bagi masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
PHK Massal Picu Krisis Ekonomi Rumah Tangga
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, mengonfirmasi dimulainya apa yang ia sebut sebagai “RIFs” (reductions in force) atau pengurangan pegawai secara besar-besaran. Ia menyebut pemangkasan ini “substansial”, meski belum memberikan rincian lebih lanjut.
PHK ini terjadi tepat pada hari di mana banyak pegawai federal menerima gaji yang dipotong akibat penutupan pemerintahan. Ratusan ribu pekerja diminta untuk tidak masuk kerja, sementara sebagian lainnya tetap bekerja tanpa dibayar.
Jika kebuntuan ini tidak segera berakhir, dua juta anggota militer aktif AS diperkirakan tidak akan menerima gaji pada 15 Oktober mendatang.
Lembaga yang Paling Terdampak
Di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), sekitar 41% dari 78.000 pegawai telah dirumahkan. Sementara itu, Departemen Keuangan juga mulai mengeluarkan 1.300 surat PHK, yang sebagian besar menargetkan pegawai IRS.
Baca Juga: Imbal Hasil Obligasi AS Naik Menjelang Lelang Surat Utang 30 Tahun
Pemangkasan serupa juga terjadi di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan (HUD), Departemen Pendidikan, dan Departemen Perdagangan. Media AS juga melaporkan PHK di EPA (Badan Perlindungan Lingkungan Hidup), Departemen Energi, serta Departemen Dalam Negeri.
Sedangkan Departemen Perhubungan dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dilaporkan tidak terdampak oleh pemangkasan kali ini.
Latar Belakang Politik dan Dampak Jangka Panjang
Krisis ini memperdalam ketegangan politik antara Trump dan Demokrat di tengah shutdown yang telah berlangsung 10 hari. Langkah Trump yang menargetkan lembaga “berbau Demokrat” memunculkan kekhawatiran akan politisasi birokrasi federal dan dampak sosial-ekonomi yang meluas.
Jika kebijakan ini berlanjut, para analis memperingatkan kemungkinan terjadinya perlambatan layanan publik, gangguan ekonomi di wilayah tertentu, dan penurunan moral di kalangan pegawai negeri AS.
