Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Trump akan memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai federal jika Presiden Donald Trump menilai, pembicaraan dengan Partai Demokrat di Kongres untuk mengakhiri penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) “tidak membuahkan hasil sama sekali,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih pada Minggu (5/10/2025).
Memasuki hari kelima penutupan pemerintahan, Direktur Dewan Ekonomi Nasional Gedung Putih Kevin Hassett mengatakan kepada program State of the Union di CNN bahwa ia masih melihat peluang Demokrat melunak, sehingga dapat menghindari shutdown yang mahal dan ancaman PHK pegawai federal sebagaimana telah disampaikan oleh Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought.
Baca Juga: Pemerintahan Trump akan Melakukan PHK jika Negosiasi dengan Partai Demokrat Gagal
“Presiden Trump dan Russ Vought tengah bersiap mengambil tindakan jika memang diperlukan, meski kami berharap hal itu tak terjadi,” ujar Hassett.
Beberapa jam kemudian, Trump ditanya wartawan kapan PHK akan dimulai. Ia menjawab singkat: “Sedang berlangsung sekarang,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB), yang selama ini berperan besar dalam kampanye Trump untuk memangkas ukuran birokrasi pemerintah federal, belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Kebuntuan Negosiasi
Hingga kini, tidak ada tanda-tanda nyata kemajuan dalam pembicaraan antara para pemimpin Kongres sejak pertemuan terakhir mereka dengan Trump pekan lalu.
Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober, awal tahun fiskal federal 2026, setelah Senat yang dikuasai Demokrat menolak rancangan pendanaan sementara yang diajukan untuk menjaga agar lembaga-lembaga federal tetap beroperasi hingga 21 November.
Baca Juga: Begini Isi Pernyataan Hamas yang Menerima Sebagian Proposal Damai Trump
“Mereka menolak berbicara dengan kami,” ujar Pemimpin Demokrat Senat Chuck Schumer kepada Face the Nation di CBS, seraya menambahkan bahwa kebuntuan hanya bisa diakhiri melalui dialog antara Trump dan empat pimpinan Kongres.
Demokrat menuntut perpanjangan permanen atas kredit pajak premi untuk membantu warga membeli asuransi kesehatan melalui Affordable Care Act (ACA), serta jaminan bahwa Gedung Putih tidak akan secara sepihak membatalkan anggaran yang sudah disepakati.
Sementara itu, Pemimpin Mayoritas Senat John Thune menyatakan kesediaan untuk membahas tuntutan Demokrat, namun menegaskan bahwa pemerintah harus dibuka kembali terlebih dahulu.
Trump juga menyinggung isu kesehatan, menegaskan niat Partai Republik untuk memperbaiki ACA, yang dikenal sebagai Obamacare.
“Kami ingin memperbaikinya agar benar-benar berfungsi. Obamacare telah menjadi bencana bagi rakyat, dan kami ingin memperbaikinya agar bisa bekerja,” kata Trump.
Baca Juga: Ultimatum Trump untuk Hamas! Terima Rencana 20 Poin atau Hadapi Konsekuensi Berat
Senat Gelar Pemungutan Suara Ulang
Baik anggota Demokrat maupun Republik di Senat kini melakukan pembicaraan informal untuk mencari titik temu terkait isu kesehatan dan pendanaan agar pemerintah bisa segera dibuka kembali.
Namun, menurut Senator Demokrat Ruben Gallego, belum ada kemajuan berarti. “Untuk saat ini, belum,” ujarnya kepada CNN.
Senin mendatang, Senat dijadwalkan kembali menggelar pemungutan suara kelima atas rancangan pendanaan sementara yang sudah disetujui DPR yang dikuasai Partai Republik, serta atas versi alternatif dari Partai Demokrat.
Namun, kecil kemungkinan salah satu dari kedua usulan itu mencapai ambang dukungan 60 suara agar bisa lolos.
Baca Juga: Shutdown Pemerintah AS: Trump Hentikan Pendanaan Transportasi Chicago US$2,1 Miliar
Dengan komposisi 53 kursi Republik dan 47 Demokrat, serta satu anggota Republik menolak rancangan versi DPR, para pemimpin partai berkuasa membutuhkan sedikitnya delapan suara Demokrat tambahan. Sejauh ini, baru tiga yang menyatakan dukungan.
“Pilihan yang ada hanya dua: buka kembali pemerintah, atau hadapi konsekuensinya,” kata Thune kepada program Sunday Morning Futures di Fox News.
