Sumber: Newsweek | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekitar 100.000 pegawai federal Amerika Serikat dijadwalkan untuk resmi mengundurkan diri pada Selasa waktu setempat. Langkah ini akan menjadi pengunduran diri massal terbesar dalam sejarah pegawai pemerintahan AS.
Program pengunduran diri ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Donald Trump di periode keduanya, yang sejak awal menekankan upaya memangkas birokrasi federal dan mengefisiensikan layanan publik.
Tumpang Tindih dengan Ancaman Shutdown
Momentum pengunduran diri massal ini bertepatan dengan tenggat waktu Kongres untuk mengesahkan anggaran baru. Jika tidak tercapai kesepakatan, pemerintah berisiko mengalami shutdown.
Baca Juga: Shutdown Pemerintah AS ke-15, Pasar Global Hadapi Ketidakpastian
Gedung Putih pun telah memerintahkan lembaga-lembaga federal menyusun rencana darurat menghadapi kemungkinan pengurangan besar-besaran tenaga kerja.
Dampak Besar ke Layanan Publik dan Ekonomi
Hilangnya ratusan ribu pegawai federal diperkirakan akan mengganggu berbagai layanan publik penting, termasuk di Departemen Urusan Veteran (VA) dan Administrasi Jaminan Sosial (SSA).
Selain itu, lonjakan pengangguran baru dapat memberi tekanan tambahan pada perekonomian. Banyak mantan pegawai federal diperkirakan akan bersaing ketat memperebutkan lapangan kerja di sektor swasta.
Program Deferred Resignation Program (DRP)
Gelombang pengunduran diri ini merupakan bagian dari Deferred Resignation Program (DRP), sebuah kebijakan yang diluncurkan Trump pada awal 2025.
Melalui program ini, pegawai federal ditawari paket pengunduran diri berisi pembayaran gaji penuh hingga akhir September, dibanding menghadapi risiko pemecatan di masa depan.
Baca Juga: Deadlock Anggaran, Pemerintah AS Hadapi Shutdown Perdana Sejak 2019
Menurut laporan Demokrat di Senat (Juli 2025), program DRP diperkirakan menelan biaya US$14,8 miliar, karena sekitar 200.000 pekerja akan tetap menerima gaji dan tunjangan penuh meski dalam status cuti administratif hingga delapan bulan.
Jejak Panjang Pemangkasan Birokrasi
Sejak menjabat kembali, Trump menjadikan pemangkasan ukuran birokrasi sebagai salah satu agenda utama. Untuk itu, ia bahkan membentuk Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang sempat dipimpin oleh miliarder sekaligus CEO Tesla, Elon Musk. Namun, Musk meninggalkan posisinya pada Mei 2025 karena berselisih dengan Trump.
Selain itu, pemerintahan Trump juga menerapkan pembekuan rekrutmen (hiring freeze), PHK massal, dan berbagai langkah efisiensi lainnya. Menurut perkiraan The New York Times, jumlah pegawai federal yang sudah dipecat mencapai sekitar 135.000 orang.
Di luar angka-angka resmi, laporan Newsweek menyebut banyak pegawai federal yang di-PHK menghadapi masalah kesehatan mental dan kesulitan mendapatkan pekerjaan di sektor swasta. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak sosial jangka panjang dari restrukturisasi besar-besaran birokrasi federal.
