Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menyatakan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza yang dilanda perang dan mengembangkannya secara ekonomi setelah warga Palestina direlokasi ke tempat lain.
Langkah ini berpotensi mengubah kebijakan AS selama puluhan tahun terhadap konflik Israel-Palestina.
Trump mengungkapkan rencana tersebut dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada Selasa. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai implementasi rencana itu.
Baca Juga: Militer Israel Serang Pasar dan Sekolah di Gaza, 20 Warga Palestina Terbunuh
Pernyataan ini disampaikan setelah Trump sebelumnya mengusulkan pemukiman kembali permanen warga Palestina dari Gaza ke negara-negara tetangga. Ia menggambarkan Jalur Gaza—yang saat ini berada dalam tahap awal gencatan senjata antara Israel dan Hamas—sebagai "situs pembongkaran."
Rencana Trump diperkirakan akan menghadapi penolakan keras dari sekutu maupun lawan politiknya.
Kepemilikan langsung AS atas Gaza bertentangan dengan kebijakan luar negeri Washington selama ini serta sikap mayoritas komunitas internasional, yang menganggap Gaza sebagai bagian dari negara Palestina di masa depan bersama dengan Tepi Barat yang diduduki.
Rencana AS untuk Gaza
"Kami akan mengambil alih Jalur Gaza dan bekerja di sana," ujar Trump kepada wartawan. "Kami akan memilikinya dan bertanggung jawab atas pembongkaran bom yang belum meledak serta senjata lain yang ada di lokasi tersebut."
Trump menambahkan bahwa jika diperlukan, AS akan mengambil alih kawasan itu, mengembangkannya, dan menciptakan ribuan lapangan kerja, sehingga menjadikannya "sesuatu yang dapat dibanggakan oleh seluruh Timur Tengah."
Baca Juga: Donald Trump: Amerika Serikat Akan Mengambil Alih Jalur Gaza
"Saya melihat kepemilikan jangka panjang di Gaza sebagai langkah yang akan membawa stabilitas besar di kawasan," kata Trump. Ia juga mengklaim telah berdiskusi dengan para pemimpin regional yang mendukung gagasan tersebut.
Ketika ditanya mengenai siapa yang akan tinggal di sana, Trump menyatakan bahwa tempat itu bisa menjadi rumah bagi "masyarakat dunia." Ia juga menggambarkan Gaza—yang sebagian besar wilayahnya telah hancur akibat serangan militer Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023—sebagai lokasi yang berpotensi menjadi "Riviera Timur Tengah."
Namun, Trump tidak memberikan jawaban jelas mengenai bagaimana AS dapat mengambil alih dan menduduki Gaza, yang saat ini dihuni sekitar dua juta orang dengan sejarah panjang konflik kekerasan.
Pemerintahan AS sebelumnya, termasuk Trump dalam periode pertamanya, selalu menghindari pengiriman pasukan ke wilayah tersebut.
Baca Juga: Pengungsi akan Kembali ke Gaza, Trump Desak Yordania dan Mesir Terima Warga Palestina
Netanyahu sendiri tidak menanggapi secara rinci usulan Trump. Ia hanya memuji Trump sebagai pemimpin yang berani mencoba pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina.
Usulan Pemukiman Kembali Warga Palestina
Jonathan Panikoff, mantan pejabat intelijen AS untuk Timur Dekat, menilai bahwa rencana Trump akan membutuhkan komitmen militer AS dalam jangka panjang.
Jika diterapkan, dunia Arab kemungkinan besar akan melihatnya sebagai kegagalan Washington dalam belajar dari pengalaman membangun negara di Irak dan Afghanistan.
Trump sebelumnya telah menyerukan agar Yordania, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya menerima warga Gaza. Ia berpendapat bahwa warga Palestina tidak punya pilihan selain meninggalkan wilayah tersebut, yang hampir hancur akibat perang berkepanjangan antara Israel dan Hamas.
Baca Juga: Israel Kembalikan Lebih dari 80 Jenazah Warga Palestina ke Gaza
Namun, kali ini Trump secara eksplisit mendukung pemukiman kembali warga Palestina secara permanen—langkah yang lebih jauh dibandingkan usulan sebelumnya yang sudah ditolak oleh para pemimpin Arab.
Pengusiran paksa warga Gaza kemungkinan akan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendapat penolakan tidak hanya dari negara-negara di kawasan, tetapi juga dari sekutu-sekutu AS di Barat. Beberapa kelompok hak asasi manusia bahkan menyamakan gagasan ini dengan pembersihan etnis.
Sami Abu Zuhri, pejabat senior Hamas, mengecam pernyataan Trump dan menyebutnya sebagai upaya mengusir warga Gaza dari tanah mereka. "Rencana ini akan menciptakan ketegangan dan kekacauan di kawasan, dan rakyat Gaza tidak akan membiarkan hal itu terjadi," ujarnya.
Trump, yang merupakan kandidat dari Partai Republik dalam pemilu mendatang, tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pemukiman kembali tersebut akan dilakukan. Namun, usulannya mencerminkan pandangan sayap kanan Israel yang bertentangan dengan kebijakan mantan Presiden AS Joe Biden, yang menolak pemindahan massal warga Palestina.
Baca Juga: Warga Palestina Berduka Atas Serangan Israel di Khan Younis, Gaza
Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menegaskan bahwa mereka menolak segala bentuk pemindahan warga Palestina dari tanah mereka. Saudi juga menegaskan bahwa mereka tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya solusi dua negara.
