Uni Eropa bahas anggaran pasca Brexit

Reporter: Ferrika Sari | Editor: Tendi Mahadi

Jerman dan negara–negara Nordik lainnya justru berargumen bahwa anggaran tersebut lebih kecil karena masalah Brexit. Mereka akan membayar lebih ke kas Uni Eropa bahkan dengan batas 1% karena mereka perlu mengkompensasi hilangnya transfer ke Inggris.

Negara-negara bagian timur dan selatan, yang mendapat manfaat dari dana Uni Eropa untuk daerah-daerah miskin dan pertanian, serta ingin melihat anggaran yang lebih besar, dan tidak senang dengan usulan pemotongan Finlandia pada sektor-sektor ini.

Di bawah proposal, subsidi untuk daerah miskin akan turun menjadi kurang dari 30% dari anggaran dari 34% sekarang, sementara bantuan kepada petani akan turun menjadi sedikit lebih dari 30% dari lebih dari 35% dari total.

Untuk memperumit masalah, anggaran baru juga harus mencakup aturan yang akan menunda pendanaan untuk negara-negara anggota dengan kekurangan supremasi hukum, seperti batasan kebebasan media atau independensi hakim.

Baca Juga: Kesepakatan dagang dengan AS akan mendorong PDB Jepang sebesar 0,8% selama 20 tahun

Adapun negara-negara yang menjengkelkan seperti Polandia dan Hongaria sudah sejak lama dituduh oleh Brussels melanggar aturan hukum setelah reformasi peradilan dan media diadopsi oleh pemerintah sayap kanan mereka.

Pertemuan hari Jumat dipandang sebagai titik awal dan tidak seharusnya menemukan kompromi, tetapi perpecahan begitu dalam sehingga banyak pejabat khawatir kesepakatan tidak akan tercapai dengan tenggat waktu Desember yang ditentukan sendiri. Kesepakatan selanjutnya akan menunda peluncuran program pengeluaran.

Namun, Finlandia tetap percaya diri, dan menegaskan kisaran pengeluaran yang mereka sarankan pada akhirnya akan didukung oleh negara-negara UE.

"Fakta bahwa hampir semua orang menentang teks kami menunjukkan kami telah mengajukan proposal yang adil," kata seorang diplomat.