Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BRUSSELS. Pada Senin (28/5/2024), Uni Eropa pada prinsipnya sepakat untuk menghidupkan kembali misi sipil Uni Eropa di Rafah. Rafah merupakan sebuah kota di Jalur Gaza selatan yang bersebelahan dengan Mesir.
Namun, Uni Eropa mengatakan pihaknya memerlukan kesepakatan dari semua pihak untuk terus melanjutkan kebijakan luar negeri blok tersebut.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Melansir Reuters, berbicara pada pertemuan bulanan para menteri luar negeri Uni Eropa, Borrell juga menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan klaim palsu antisemitisme terhadap Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk tujuan politiknya sendiri.
Blok tersebut sedang mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali Misi Bantuan Perbatasan Uni Eropa (EUBAM) Rafah, yang belum beroperasi sejak 2007, ketika kelompok militan Islam Palestina Hamas menguasai penuh Gaza.
Penyeberangan Rafah adalah pintu masuk utama bantuan dari Mesir. Pintu ini telah ditutup sejak pasukan Israel mengambil kendali dari pihak Gaza hampir tiga minggu lalu.
“Mereka memberi saya lampu hijau, lampu hijau politik untuk mengaktifkan kembali EUBAM, misi kami di Rafah. Ini bisa memainkan peran yang berguna dalam mendukung masuknya orang ke Gaza, masuk dan keluar,” kata Borrell kepada wartawan setelah pertemuan yang juga melihat hal-hal penting.
Baca Juga: Tank Israel Meyerbu Zona Evakuasi Sipil di Rafah Barat
Para menteri Arab ikut serta dalam pembicaraan tersebut.
Namun dia menambahkan, hal ini harus dilakukan sesuai dengan keputusan Otoritas Palestina, Mesir, dan Israel.
"Kami tidak akan melakukan hal ini sendirian. Kami tidak akan menjadi pihak luar yang bertanggung jawab atas keamanan di perbatasan. Kami bukan perusahaan keamanan,” katanya.
Dia menambahkan bahwa blok tersebut akan menyiapkan rencana teknis untuk saat ini.
Para diplomat mengatakan misi tersebut tidak mungkin dilakukan sebelum permusuhan di Rafah berhenti.
Serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 45 warga Palestina di tenda-tenda dan melukai puluhan lainnya di Rafah pada hari Minggu.
Serangan tersebut memicu protes dari para pemimpin global. Borrell menuduh Israel terus melanjutkan aksi militer di Gaza selatan meskipun ada keputusan ICJ.
Berbicara dengan para menteri dari Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania dan Uni Emirat Arab, Borrell mengatakan kedua pihak akan melihat apakah mereka dapat menggabungkan upaya mereka untuk mengadakan konferensi bersama tentang bagaimana menerapkan perjanjian solusi dua negara.
Baca Juga: Netanyahu: Serangan Mematikan Israel di Rafah Kesalahan Tragis
Kritik terhadap Netanyahu
Dua pengadilan internasional, keduanya berbasis di Den Haag, telah mencapai keputusan yang ditentang oleh Israel dalam beberapa pekan terakhir.
Jaksa ICC mengatakan, dia tengah mengupayakan penangkapan Netanyahu dan menteri pertahanan Israel serta para pemimpin Hamas atas dugaan kejahatan perang.
Sementara Mahkamah Internasional (ICJ), yang mengadili perselisihan antar negara, memerintahkan Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Rafah.
Israel mengecam ICC sebagai pengadilan nakal dan meminta sekutunya untuk menolaknya. Ia juga mengatakan serangannya terhadap Rafah tidak perlu dihentikan sesuai dengan keputusan ICJ karena serangan tersebut tidak menimbulkan ancaman yang melanggar hukum terhadap warga sipil.
Borrell juga mengatakan blok tersebut untuk pertama kalinya sepakat mengadakan pertemuan Dewan UE-Israel, yakni badan yang mengoordinasikan perdagangan antara keduanya, untuk membahas situasi di Gaza, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan dampak keputusan ICJ terhadap Israel.
Borrell mengecam Netanyahu atas pelabelannya terhadap keputusan Ketua Jaksa ICC Karim Khan yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan menteri pertahanan Israel sebagai bukti "antisemitisme baru".
Borrell menggambarkan komentar tersebut sebagai Tindakan intimidasi, dan mengatakan bahwa tuduhan antisemitisme dilontarkan setiap kali ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak disukai Netanyahu.
