/2026/03/26/1441428820.jpg "BBM Naik Tajam, Vietnam Ambil Langkah Darurat Pangkas Pajak")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Pemerintah Vietnam mengambil langkah cepat untuk meredam gejolak harga energi di dalam negeri dengan menghentikan sementara sejumlah pajak bahan bakar.
Melansir Reuters, Kementerian Keuangan Vietnam pada Jumat (27/3/2026) mengumumkan bahwa pajak perlindungan lingkungan dan pajak konsumsi khusus untuk bahan bakar termasuk bensin, solar, dan bahan bakar jet akan disuspensi hingga 15 April 2026.
Baca Juga: AS Tuduh SMIC Kirim Teknologi Chip ke Militer Iran, Ketegangan dengan China Memanas
Kebijakan ini ditempuh sebagai respons atas lonjakan harga energi global yang dipicu konflik di Timur Tengah, yang berdampak langsung pada pasokan dan harga bahan bakar domestik.
Pemerintah Vietnam mengakui bahwa langkah tersebut akan berdampak pada penerimaan negara.
Setiap bulan, potensi kehilangan pendapatan diperkirakan mencapai sekitar 7,2 triliun dong atau setara US$270 juta.
Meski demikian, otoritas menilai kebijakan ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam melindungi aktivitas produksi dan daya beli masyarakat.
“Konflik di Timur Tengah telah sangat memengaruhi pasokan dan pasar bahan bakar domestik, menyebabkan harga bensin dan solar melonjak tajam dalam waktu singkat,” demikian pernyataan resmi Kementerian Keuangan Vietnam.
Lonjakan harga energi memang terasa signifikan sejak pecahnya perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari.
Baca Juga: Trump Perpanjang Jeda Serangan ke Iran, Klaim Negosiasi Berjalan Baik
Data dari perusahaan perdagangan bahan bakar terbesar Vietnam, Petrolimex, menunjukkan harga bensin telah naik sekitar 21%, sementara harga solar melonjak hingga 84%.
Kenaikan tersebut tidak hanya menekan sektor industri, tetapi juga berdampak pada biaya hidup masyarakat, sehingga pemerintah memilih intervensi fiskal jangka pendek guna meredam tekanan tersebut.
Ke depan, langkah Vietnam ini mencerminkan tren respons kebijakan di kawasan Asia, di mana pemerintah mulai mengandalkan insentif fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah volatilitas energi global.
