Reporter: Laurensius Marshall Sautlan Sitanggang | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Dominasi Partai Demokrat di Gedung Putih dan Kongres Amerika Serikat (AS) jadi perhatian banyak orang kaya di AS. Sebab, dalam pemerintahan Joe Biden kemungkinan beban pajak yang lebih tinggi akan terjadi.
Presiden Terpilih AS Joe Biden selama masa kampanyenya memang vokal mengutarakan tentang berbagai kenaikan tarif pajak dan perubahan lainnya yang bertujuan untuk memeras triliunan dolar dari perusahaan. Terutama dari perusahaan dan warga AS yang berpenghasilan lebih dari US$ 400.000.
Nah, setelah Demokrat menang dalam dua pemilihan Senat Georgia minggu ini, Partai tersebut secara sah akan memiliki mayoritas di dua kamar Kongres, dan punya kemampuan untuk memenuhi setidaknya beberapa dari janji-janji kampanye itu.
Baca Juga: Lagi, India tangkap tentara China yang menyeberang perbatasan
"Mereka akan punya cukup kekuatan agar proposal Biden lolos, dan ini berdampak buruk bagi orang terkaya di Amerika," kata Edward Renn, mitra di Firma Hukum Withers seperti dilansir Bloomberg, Senin (11/1).
Sementara itu, yang pertanyaan adalah proposal mana saja yang akan lolos, serta kapan kebijakan itu akan diimplementasikan. Biden dan Kongres sangat dimungkinkan mampu membuat kenaikan pajak efektif di awal 2021, atau menunda perubahan apa pun hingga 2022 atau 2023.
Cikal bakal undang-undang itu pun berlaku surut, artinya keluarga kaya dan investor tidak tahu aturan mana yang akan berlaku untuk beragam transaksi yang dilakukan sampai saat ini.
"Kami tidak dapat memberi tahu orang-orang untuk membuat rencana seolah-olah hukum yang berlaku akan tetap seperti itu," kata Brad Dillon, Senior Wealth Strategist di UBS Group AG. Dia memandang, hal ini bak sebuah permainan menunggu dan melihat sampai warga kaya mendapatkan jaminan yang diperlukan bahwa perubahan pajak tidak akan berlaku surut.
Baca Juga: Jaksa federal tuduh presiden Honduras disuap untuk bantu selundupkan kokain ke AS
Sebagai contoh, jika orang kaya menjual saham, mereka tidak yakin apakah laba akan dikenakan pajak pada tingkat teratas saat ini sebesar 23,8% atau pada tingkat pendapatan biasa yang jauh lebih tinggi yang diusulkan Biden untuk diterapkan pada keuntungan modal (capital gains).
Sebagian besar penasihat melihat perubahan pajak berlaku surut sangat tidak mungkin. Tetapi, banyak pula pengamat yang mengatakan sebaliknya.
Hal ini lah yang ditakutkan warga kaya AS, karena kesulitan mengambil langkah yang tepat untuk menghadapi ketentuan baru itu. "Banyak kolega dan klien saya yang mengandalkan tahun depan sebagai tanggal efektif untuk setiap perubahan pajak," kata Alison Hutchinson, Direktur Pelaksana di Brown Brothers Harriman.
Adapun, Undang-Undang tahun 2017 yang disahkan oleh Partai Republik sangat meringankan orang kaya. Contohnya, aturan itu memperbolehkan orang kaya AS untuk meneruskan hartanya ke ahli waris tanpa pajak untuk nominal US$ 11,7 juta bagi individu dan US$ 23,4 juta untuk pasangan di tahun 2021.
Baca Juga: Hadapi China, ini strategi baru perang maritim AS di Laut China Selatan
Namun, tidak ada Partai Demokrat yang setuju akan Undang-Undang itu, dan Biden telah bersumpah untuk mencabutnya dan mengurangi jumlah yang dibebaskan dari pajak.
Tapi di sisi lain, kalaupun Pemerintahan Biden tidak melakukan apa pun, ketentuan itu berakhir di tahun 2025. Dengan kata lain, orang yang belum memanfaatkan pembebasan pajak warisan itu mungkin akan kehabisan waktu, menurut Penasihat Keuangan.
Lantaran bisa saja tanggal efektif aturan itu diubah. "Tanggal efektif dari perubahan adalah semacam jebakan bagi siapa saja yang mencoba bertindak sekarang," ungkapnya.
