Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie, Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SHANGHAI. Media pemerintah China pada Sabtu (29/8/2020) memberitakan, Presiden China Xi Jinping mengatakan kepada pejabat senior bahwa China harus membangun "benteng yang tak tertembus" untuk menjaga stabilitas di Tibet, melindungi persatuan nasional dan mendidik massa dalam perjuangan melawan perpecahan.
Melansir NDTV, China menguasai Tibet pada tahun 1950 dalam apa yang digambarkannya sebagai "pembebasan damai" yang membantu wilayah Himalaya yang terpencil membuang masa lalu "feodalnya". Namun para kritikus, yang dipimpin oleh pemimpin spiritual Dalai Lama, mengatakan aturan yang ditetapkan Beijing sama dengan "genosida budaya".
NDTV memberitakan, pada pertemuan senior Partai Komunis tentang pemerintahan masa depan Tibet, Xi memuji kinerja pejabat di garis depan dan pencapaian yang berhasil diraih. Namun dia mengatakan, lebih banyak upaya diperlukan untuk memperkaya, meremajakan, dan memperkuat persatuan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Xi Jinping dan Vladimir Putin saling berkirim surat, penasaran apa isinya?
"Pendidikan politik dan ideologi perlu diperkuat di sekolah-sekolah Tibet untuk menanam benih cinta China di lubuk hati setiap pemuda," kata Xi dalam sambutannya yang diterbitkan oleh kantor berita negara Xinhua.
Xi juga berjanji untuk membangun Tibet yang bersatu, makmur, beradab, harmonis dan indah, modern, sosialis. Selain itu, lanjutnya, China perlu memperkuat peran Partai Komunis di wilayah tersebut dan lebih mengintegrasikan kelompok etnisnya.
"Buddhisme Tibet juga perlu beradaptasi dengan sosialisme dan kondisi China," tambah seperti yang dikutip Xinhua.
Baca Juga: Presiden Xi Jinping: China akan lebih membuka ekonominya
Kebijakan China terhadap Tibet kembali menjadi sorotan tahun ini di tengah memburuknya hubungan negara itu dengan Amerika Serikat.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pada Juli bahwa Amerika Serikat akan membatasi visa untuk beberapa pejabat China yang terlibat dalam pemblokiran akses diplomatik ke Tibet dan terlibat dalam "pelanggaran hak asasi manusia". Dia juga menambahkan bahwa Washington mendukung "otonomi yang berarti" untuk Tibet.
