Reporter: Dikky Setiawan | Editor: Dikky Setiawan
LUXEMBURG. Menteri keuangan Uni Eropa gagal menyepakati langkah penyelamatan bank-bank bermasalah untuk menghadapi krisis di masa depan. Setelah melalui pembahasan hampir 20 jam Sabtu (22/6) pekan lalu, menteri keuangan zona euro belum satu suara terkait apakah bank penerima dana talangan (bailout) juga harus menanggung pemberian tersebut.
Kebuntuan tersebut rencananya akan kembali diperdebatkan dalam pertemuan kepala pemerintahan Uni Eropa, Rabu besok (26/6). "Saya tidak ragu kami akan mencapai kesepakatan," kata Menteri Keuangan Perancis, Pierre Moscovici.
Pertemuan para menteri zona euro di Luxemburg, Sabtu lalu, masih memfokuskan pada ketentuan aturan baru soal kewajiban investor dan kreditur bank untuk membayar dana bantuan bailout.
Negara zona euro belum menyepakati apakah ke depannya penyelamatan bank di Siprus akan menjadi contoh skema dana talangan, atau kerugian hanya dibatasi kepada bank kreditur.
Inggris dilaporkan menjadi salah satu negara yang tidak ingin terikat dengan aturan Uni Eropa. Inggris lebih memilih beberapa fleksibilitas mengenai apakah ke depannya dana deposan dalam kasus seperti itu akan dibiayai oleh dana talangan.
Inggris adalah salah satu dari 10 negara dari 27 negara Uni Eropa yang yang bukan merupakan bagian dari zona euro. "Hal ini menjadi isu utama masalah negara zona euro dan non-euro," kata Menteri Keuangan Irlandia, Michael Noonan.
Pemerintah harus bayar bailout
Sejak awal krisis keuangan pada tahun 2008, negara-negara dari seluruh Uni Eropa telah mendapat dana talangan puluhan miliar dollar AS untuk menopang bank-bank yang bermasalah.
Dalam kasus Siprus, Spanyol dan Irlandia, dana bailout diberikan untuk langkah penyelamatan perbankan di negara tersebut. Dalam setiap kasus, pemerintah di negara penerima bailout harus membayar tagihan dana penyelamatan tersebut.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pasar bahwa kerugian yang dialami bank setempat kemungkinan lebih besar dari kemampuan anggaran pemerintah.
Masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar pemerintah zona euro bergantung pada perbankan nasional mereka sendiri untuk memproleh kredit dana yang mereka butuhkan.
Namun kondisi itu berubah di tahun ini, ketika pemerintah Siprus mendapatkan kucuran paket pinjaman bailout senilai 10 miliar euro atau setara US$ 13 miliar (Rp 127 triliun) dari Uni Eropa dan Dana Moneter Internasional. Dana talangan ini termasuk untuk pajak deposito dan langkah reformasi perbankan di Siprus.
Sumber: BBC News
Berita Terkait
Defisit Yunani sesuai target
Pengangguran Zona Euro Rekor 12,2%
Peringatan IMF: Risiko finansial dunia bertambah!
Euro diuntungkan buruknya data AS
