/2025/11/06/693288887.jpg "39 Hari Government Shutdown AS, Demokrat dan Republik Masih Ogah Mengalah")
Sumber: Bloomberg | Editor: Harris Hadinata
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penutupan operasional pemerintah alias government shutdown Amerika Serikat (AS) belum menunjukkan tanda-tanda bakal usai. Baik pihak Partai Republik maupun Partai Demokrat sama-sama tidak bersedia mundur.
Sabtu (8/11/2025) waktu AS, Partai Demokrat mengurangi tuntutan mereka dan menawarkan rencana untuk memperpanjang kredit pajak Undang-Undang Perawatan Terjangkau selama satu tahun. Imbalannya, pembukaan kembali pemerintahan.
Dalam waktu setengah jam, Partai Republik menyebut tawaran tersebut tidak serius dan patut gagal. Kendati begitu, di akhir pekan ini para senator tidak meninggalkan Washington dan berencana melakukan pemungutan suara.
Bloomberg melaporkan, Pemimpin Partai Republik John Thune mengatakan kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025), Senat berencana melakukan pemungutan suara atas rancangan undang-undang sementara baru. Beleid tersebut akan mengalokasikan anggaran bagi Departemen Pertanian dan Urusan Veteran, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Kongres.
Baca Juga: Dampak Shutdown: Maskapai Penerbangan AS Batalkan 1.330 Penerbangan
Bila disetujui, beleid ini akan menjamin anggaran hingga 30 September 2026 mendatang. Sementara lembaga-lembaga lain kemungkinan akan didanai hingga 31 Januari.
Dalam siding yang terjadi pada Sabtu, Senat AS lebih banyak memperdebatkan manfaat Obamacare tanpa pemungutan suara. Tapi, belum ada kepastian apakah Senat akan melakukan pemungutan suara hari Minggu ini (9/11/2025).
Pemungutan suara akan bergantung pada kapan rancangan undang-undang tersebut disusun dan apakah cukup banyak anggota Partai Demokrat yang mendukung. Thune mengatakan telah terjadi beberapa percakapan bipartisan yang positif beberapa hari terakhir.
Kendati begitu, Thune menegaskan dia tetap tidak akan mempertimbangkan ketentuan Obamacare apa pun untuk masuk menjadi bagian dari RUU baru tersebut. Ia menyebut, perundingan soal Obamacare hanya dapat dilakukan setelah penutupan pemerintahan, yang sudah berjalan selama 39 hari, berakhir.
Baca Juga: Penutupan Pemerintah AS Picu Pemangkasan Penerbangan Hingga 10%
Partai Republik mengatakan mereka hanya akan bernegosiasi mengenai perpanjangan subsidi Undang-Undang Perawatan Terjangkau setelah Partai Demokrat memberikan suara untuk membuka kembali pemerintahan. "Mereka hanya perlu menerima jawaban 'ya'. Kami telah menawarkan solusi kepada mereka," kata Thune, Jumat (7/11/2025).
Senator Lindsey Graham, dalam sidang Senat, juga menegaskan tidak berniat memperpanjang program tersebut, kendati cuma untuk satu tahun. “Kami akan mengganti sistem yang rusak ini,” kata dia.
Sekadar info, Partai Republik telah mencoba puluhan kali tanpa hasil selama masa jabatan pertama Trump untuk mencabut dan mengganti Obamacare. Tapi, partai pendukung Trump ini tidak dapat bersatu mendukung upaya untuk mencabut Obamacare dan belum menyepakati penggantian yang komprehensif sejak saat itu.
Mendapat mandat
Tapi, setelah memenangi sejumlah pemilihan umum di negara bagian pada awal pekan lalu, posisi tawar Partai Demokrat semakin kuat. Karena itu, partai ini ogah mundur.
Pemimpin Partai Demokrat Chuck Schumer menyebut sikap Partai Republik saat ini sebagai kesalahan besar. "Kami bersedia bernegosiasi setelah subsidi diperpanjang," kata dia.
Baca Juga: Trump Desak Anggota Parlemen Bagikan Dana Layanan Kesehatan Langsung ke Masyarakat
Partai Demokrat juga mengklaim mendapat mandat dari masyarakat. "Keluarga-keluarga di seluruh negeri ini memberi tahu kami pada hari Selasa bahwa keterjangkauan adalah masalah besar bagi mereka, dan ingin kami terus menekan Partai Republik," ujar Senator Elizabeth Warren, seorang Demokrat dari Massachusetts, kepada wartawan pada hari Jumat.
Partai Demokrat juga meminta Trump untuk terlibat dalam negosiasi. Kendati begitu, Trump memilih pergi ke klub Mar-a-Lago miliknya di Florida pada Jumat (7/11/2025) dan mengeluarkan arahan kepada Partai Republik melalui media sosial.
Sekitar 24 juta warga Amerika membeli asuransi kesehatan Obamacare dengan harga berlipat ganda dari harga yang mereka bayarkan tahun lalu. Bahkan lebih banyak lagi yang belum menerima tunjangan pangan bulan November mereka, lantaran terkendala pertikaian hukum.
Government shutdown juga sudah menimbulkan efek parah bagi AS. Pegawai federal terus menganggur, dan dana darurat, yang digunakan sebagai dana sementara untuk mendanai beberapa tunjangan dan membayar anggota militer, terancam habis. Tunggakan pengembalian pajak, pinjaman usaha kecil, dan aplikasi federal lainnya terus menumpuk.
Baca Juga: Newmont PHK 16% Karyawan Usai Akuisisi Newcrest, Fokus Efisiensi dan Integrasi
Dampak government shutdown, yang di awal hanya dirasakan oleh pegawai pemerintah, kini mulai dirasakan oleh lebih banyak warga Amerika. Badan Penerbangan Federal memerintahkan maskapai penerbangan untuk mengurangi total penerbangan sebesar 10% mulai 14 November.
Keputusan ini dapat menimbulkan kekacauan di pekan Thanksgiving, yang biasanya padat perjalanan. Menteri Perhubungan Sean Duffy mengatakan, Jumat (7/11/2025), mandat pengurangan penerbangan tersebut dapat mencapai 20% jika situasi memburuk.
Beban rumahtangga AS, terutama bagi warga berpenghasilan rendah dan menengah, juga semakin besar. Penyebabnya, tunjangan kupon makanan, yang disalurkan lewat program bantuan nutrisi tambahan, tertunda.
Tahun depan, rumahtangga AS juga berpotensi membayar biaya perawatan kesehatan jauh lebih tinggi. Penyebabnya, subsidi yang diberikan lewat Undang-Undang Perawatan Terjangkau akan selesai.
Baca Juga: Sesuai Perintah Putin, Rusia Tengah Siapkan Proposal Uji Coba Nuklir
Government shutdown diperkirakan merugikan ekonomi AS sekitar US$ 15 miliar per minggu, atau sekitar Rp 250,27 triliun. Kantor Anggaran Kongres memperkirakan, penutupan akan mengurangi tingkat pertumbuhan PDB riil tahunan sebesar 1,5 poin persentase secara kuartalan.
Sentimen konsumen AS juga mencapai titik terendah dalam tiga tahun, di tengah meningkatnya kecemasan tentang government shutdown, kenaikan harga, dan pasar tenaga kerja.
Jajak pendapat yang digelar KFF Health mendapati, sekitar 74% orang dewasa AS secara keseluruhan mengatakan kredit pajak untuk coverage kesehatan ACA harus diperpanjang, sesuai keinginan Partai Demokrat. Sekitar 94% responden yang mengidentifikasi diri sebagai pendukung Demokrat mendukung perpanjangan subsidi. Sementara pendukung Partai Republik yang mendukung perpanjangan mencapai 50%.
