Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - REUTERS - Pada hari Selasa (29/11) ini, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melelang 35.000 hektare lapangan minyak dan gas di Wyoming kepada perusahaan pengeboran minyak dan gas.
Lelang lapangan migas ini menjadi bagian dari serangkaian penjualan serupa, yang bersamaan dengan Konferensi Tingkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang perubahan iklim alias UN Framework Convention on Climate Change atau yang dikenal sebagai COP28, di Dubai. KTT COP28 ini bertujuan untuk melawan perubahan iklim yang dipicu oleh penggunaan bahan bakar berbasis fosil.
Biro Manajemen Lahan (BLM) Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat akan menawarkan 63 paket lapangan migas di lahan hampir 44.000 hektare di enam negara bagian Barat selama dua minggu ke depan. Penjualan lapangan migas di Wyoming adalah yang terbesar, dengan 37 paket.
Baca Juga: Joe Biden Absen dari Konferensi Iklim COP28 Dubai, Fokus Perang di Timur Tengah
Sisa luas tanah, di New Mexico, Oklahoma, Nevada, North Dakota, dan Utah, akan dijual pada 30 November, 5 Desember, dan 12 Desember. Semua penjualan akan dilakukan melalui platform lelang online EnergyNet.
KTT Perubahan Iklim PBB, dikenal sebagai COP 28, akan dimulai pada hari Kamis (30/11) esok dan akan berlangsung selama dua minggu yang sama.
Puluhan negara berencana untuk mendorong kesepakatan pertama di dunia untuk menghentikan penggunaan batu bara, minyak, dan gas yang menghasilkan karbon dioksida dalam pertemuan tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak akan menghadiri pertemuan itu.
Jurubicara Dalam Negeri tidak memberikan komentar tentang waktu penjualan tersebut.
Kelompok lingkungan kritis terhadap penjualan tersebut. "Alih-alih melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk melawan perubahan iklim, Joe Biden terus mendukung perluasan penggunaan bahan bakar fosil di Amerika Serikat," ujar Nicole Ghio, manajer program bahan bakar fosil senior Friends of the Earth, dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga: Xi Jinping ke Biden: Bumi Cukup Besar Bagi Kedua Negara untuk Sukses
Kebijakan ekstraksi minyak AS telah menjadi masalah bagi Presiden AS Joe Biden, yang berjanji dalam kampanye untuk mengakhiri pemberian kontrak baru di tanah dan perairan federal, tetapi dihalangi oleh pengadilan untuk melakukannya.
Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden (IRA), sebuah hukum perubahan iklim yang disahkan tahun lalu, menjadikan pelelangan minyak dan gas sebagai prasyarat untuk pengembangan energi terbarukan. Namun demikian, undang-undang tersebut juga memerlukan tingkat royalti dan penawaran minimum yang lebih tinggi untuk meningkatkan pengembalian pajak bagi wajib pajak.
Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat telah menerbitkan jauh lebih sedikit kontrak baru dibandingkan pemerintahan sebelumnya.
Menurut data BLM, lembaga tersebut mengeluarkan 527 kontrak pada tahun fiskal 2021 dan 2022 yang digabungkan, dibandingkan dengan 2.740 pada dua tahun sebelumnya selama pemerintahan Presiden Donald Trump.
