Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Elon Musk diperintahkan oleh hakim federal untuk menghadapi gugatan dari sejumlah pemilih yang menuduhnya melakukan penipuan dengan menyelenggarakan lotere ilegal senilai US$1 juta per hari menjelang Pemilu AS 2024.
Hakim Distrik AS Robert Pitman di Austin Texas menyatakan bahwa Jacqueline McAferty secara masuk akal mengajukan klaim dalam gugatan class action bahwa Musk dan komite aksi politiknya, America PAC, menyesatkan dirinya agar menandatangani petisi dukungan terhadap Konstitusi AS dengan iming-iming hadiah uang.
Baca Juga: Drama Hukum Elon Musk vs OpenAI Berlanjut hingga 2026
Pengacara Musk maupun America PAC belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Musk diketahui mendirikan America PAC untuk mendukung pencalonan Donald Trump yang akhirnya memenangkan pemilu presiden 2024.
Dugaan Penipuan Pemilih
McAferty, warga Arizona, menuduh Musk dan America PAC membujuk pemilih di tujuh negara bagian kunci dengan janji bahwa penerima hadiah US$1 juta akan dipilih secara acak layaknya undian.
Baca Juga: Elon Musk Ancam Gugat Apple, Tuduh Monopoli Peringkat App Store
Namun pada kenyataannya, menurut dia, pemilih tidak memiliki peluang nyata untuk menang.
Selain menandatangani petisi, para pemilih juga diminta memberikan data pribadi seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon.
Pembelaan Musk
Dalam permohonannya untuk membatalkan kasus, Musk menyebut terdapat sejumlah “tanda merah” yang menunjukkan bahwa program tersebut bukan lotere ilegal.
Ia menekankan bahwa penerima dana disebut “dipilih untuk mendapatkan” uang dan diharapkan menjadi juru bicara America PAC, sehingga pembayaran tidak bisa dikategorikan sebagai “hadiah.”
Baca Juga: Tesla Bubarkan Tim Superkomputer Dojo, Alihkan Fokus ke Proyek AI Lain
Namun hakim Pitman menilai ada bukti lain berupa pernyataan yang menggambarkan seolah-olah uang itu bisa “dimenangkan.”
“Adalah wajar jika penggugat mempercayai pernyataan tersebut sebagai tawaran mengikuti undian acak—meskipun mungkin bukan itu maksud sebenarnya para terdakwa,” tulis Pitman, yang ditunjuk menjadi hakim oleh Presiden Barack Obama pada 2014.
Data Pemilih Jadi Sorotan
Musk juga berargumen bahwa pemberian data pribadi tidak menyebabkan kerugian. Akan tetapi, Pitman menyebut seorang ahli broker data politik dapat menjelaskan nilai komersial data pemilih di negara bagian penentu.
Gugatan ini diajukan pada hari pemilu, 5 November 2024. Sehari sebelumnya, seorang hakim di Philadelphia menolak upaya untuk menghentikan program giveaway Musk, dengan alasan jaksa setempat gagal membuktikan bahwa itu merupakan lotere ilegal.
Baca Juga: Tesla Hadiahi Elon Musk Saham Baru Senilai Rp 475 Triliun, Ini Alasannya
Musk tercatat sebagai warga Texas, dan perusahaan mobil listriknya, Tesla, berkantor pusat di Austin.
Kasus ini teregister dengan nama McAferty v Musk et al, Pengadilan Distrik AS, Distrik Barat Texas, No. 24-01346.
