/2026/01/22/1722882401.jpg "Ancaman Demokrasi AS: Gelombang Protes Terbesar Sepanjang Sejarah Menanti")
Sumber: Associate Press | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Aksi “No Kings” pertama digelar pada Juni lalu di hampir 2.000 lokasi di seluruh Amerika Serikat, mencakup kota besar, kota kecil, hingga ruang komunitas. Demonstrasi tersebut terjadi setelah gejolak akibat razia imigrasi federal serta pengerahan Garda Nasional dan Marinir ke Los Angeles.
Ketegangan kala itu meningkat setelah demonstran memblokir jalan bebas hambatan dan membakar kendaraan.
Protes tersebut juga menyoroti parade militer di Washington, D.C. yang menandai ulang tahun ke-250 Angkatan Darat AS dan bertepatan dengan ulang tahun Trump. Penyelenggara menyebut parade itu sebagai bentuk “penobatan simbolis” yang mencerminkan perluasan kekuasaan presiden.
Sebagian politisi konservatif mengecam demonstrasi tersebut dan menyebutnya sebagai aksi “anti-Amerika”.
Pada gelombang kedua yang digelar Oktober lalu, penyelenggara mencatat aksi berlangsung di sekitar 2.700 kota dan daerah. Saat itu, Levin menyoroti pengetatan imigrasi, janji penggunaan kekuasaan federal dalam pemilu paruh waktu, pembatasan kebebasan pers, serta tindakan balasan terhadap lawan politik yang dinilai mengancam hak-hak konstitusional.
Di media sosial, Trump dan akun resmi Gedung Putih sempat mengejek protes tersebut dengan mengunggah gambar hasil komputer yang menampilkan Trump mengenakan mahkota.
Meski aksi-aksi besar ini kerap mencuri perhatian publik, Levin menegaskan kelompoknya berkomitmen untuk membangun perlawanan jangka panjang melalui pelatihan dan pengorganisasian yang berkelanjutan.
Tonton: Pertamina Usul Pembelian LPG 3 Kg Maksimal 10 Tabung per Bulan, Kapan Diterapkan?
“Ini bukan soal Demokrat melawan Republik. Ini soal apakah kita masih memiliki demokrasi, dan apa yang akan kita ceritakan kepada anak dan cucu kita tentang apa yang kita lakukan di masa ini,” ujar Levin.
