Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
Sebuah pernyataan Departemen Luar Negeri AS pada pertemuan itu mengatakan, keduanya membahas langkah-langkah untuk pemulihan pandemi. Blinken mencatat Washington telah menyumbangkan 8 juta dosis vaksin ke Indonesia, dan kedua negara tersebut juga bekerja sama dalam oksigen dan terapi.
Retno dan Blinken juga menyatakan pandangan bersama tentang keamanan maritim dan berkomitmen untuk mempertahankan kebebasan navigasi di Laut China Selatan, dan melanjutkan kolaborasi dalam keamanan siber dan mencegah kejahatan siber.
Dikatakan Blinken memuji upaya Indonesia untuk mendukung negosiasi perdamaian Afghanistan dan menekankan pentingnya mengembalikan anggota ASEAN Myanmar ke jalan menuju demokrasi.
Terkalit masalah perubahan iklim, kedua belah pihak "membahas peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ambisi iklimnya, tanpa ada rincian lebih lanjut.
Baca Juga: Rusia dan China gelar latihan militer besar-besaran, libatkan 10.000 tentara
Pembicaraan itu dilakukan sebelum Blinken berpartisipasi dalam pertemuan virtual dengan ASEAN, yang beberapa anggotanya memiliki klaim yang bersinggungan di Laut China Selatan dengan China. Beijing melihat hampir semua jalur air strategis sebagai miliknya dan telah membangun kekuatannya di sana.
Blinken bergabung dengan pertemuan selama seminggu dengan rekan-rekan regional. Ini merupakan bagian dari upaya AS untuk menunjukkan keseriusan dalam keterlibatannya dengan Asia Tenggara untuk melawan China.
Baca Juga: Sambut kapal induk Inggris, China gelar latihan militer di Laut China Selatan
Murray Hiebert, pakar Asia Tenggara di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengatakan hanya ada sedikit waktu untuk mengembangkan perjanjian kemitraan strategis yang dicapai di bawah pemerintahan Obama sebelum mantan Presiden Donald Trump menjabat.
"Perjanjian seperti ini bukan prioritas bagi pemerintahannya," katanya tentang kesepakatan yang meluas ke beberapa domain, termasuk pertahanan, energi, dan hubungan ekonomi yang lebih luas.
"Membuat rincian di semua bidang ini akan memakan waktu dan membutuhkan fokus yang cukup besar oleh pejabat senior kebijakan luar negeri, pertahanan dan ekonomi," tandasnya.
