AS Larang Impor Robot Humanoid dan Inverter Baru dari China, Apa Alasannya?

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi melarang impor robot humanoid, robot berkaki empat (quadruped), serta inverter listrik terbaru asal China ke Amerika Serikat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan rantai pasok kecerdasan buatan (AI) sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap teknologi buatan China.

Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau Federal Communications Commission (FCC) pada Selasa (28/7/2026) mengumumkan aturan tersebut. Larangan berlaku untuk model baru robot dan inverter yang belum dipasarkan di Amerika Serikat.

Inverter merupakan perangkat penting yang menghubungkan sumber energi terbarukan dan baterai ke jaringan listrik maupun peralatan pusat data (data center), yang menjadi fondasi pengembangan teknologi AI.

Langkah tersebut, yang sebelumnya telah dilaporkan Reuters, menunjukkan pemerintahan Trump berupaya melindungi rantai pasok AI Amerika Serikat dari potensi gangguan, pencurian data, hingga serangan siber yang dinilai berasal dari China. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan mendorong perusahaan memindahkan fasilitas manufakturnya ke Amerika Serikat.

"Perangkat-perangkat ini dapat menciptakan kerentanan pada rantai pasok yang berpotensi mengganggu keamanan ekonomi dan keamanan nasional Amerika Serikat, serta menimbulkan risiko keamanan siber terhadap infrastruktur penting negara," kata FCC dalam pernyataannya.

Ketua FCC Brendan Carr menambahkan, "FCC akan terus menjalankan perannya untuk mengamankan rantai pasok infrastruktur penting Amerika."

China Protes Kebijakan AS

Kedutaan Besar China di Washington mengecam kebijakan tersebut. Beijing mendesak Amerika Serikat untuk mempertimbangkan kepentingan dunia usaha kedua negara.

"China mendesak Amerika Serikat untuk mendengarkan suara yang objektif dan rasional dari komunitas bisnis di kedua negara, menghentikan upaya mencemarkan nama baik perusahaan-perusahaan China, serta menghentikan ancaman sanksi terhadap mereka," kata Kedutaan Besar China.

Pemerintah China juga menegaskan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan.

"Pemerintah China akan mengambil seluruh langkah yang diperlukan sebagai respons terhadap tindakan apa pun yang menyebabkan kerugian nyata terhadap kepentingan kami," demikian pernyataan kedutaan.

Fokus Lindungi Industri AI

Sejumlah analis memperkirakan penggunaan robot humanoid yang didukung AI akan berkembang pesat di sektor industri maupun konsumen. Di sisi lain, pembangunan pusat data dalam skala besar di Amerika Serikat sangat bergantung pada pasokan inverter yang andal.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent sebelumnya juga memperingatkan bahwa perusahaan AI asal China dapat dikenai sanksi apabila terbukti mencuri kekayaan intelektual milik Amerika Serikat.

Pemerintah AS juga ingin menghindari ketergantungan seperti yang terjadi pada logam tanah jarang (rare earth), yang selama ini didominasi China dan kerap dimanfaatkan Beijing sebagai alat tawar dalam hubungan internasional.

Pemasok Non-China Berpotensi Dikecualikan

Menurut sejumlah sumber, FCC diperkirakan akan memberikan pengecualian kepada banyak pemasok non-China, sebagaimana dilakukan dalam larangan sebelumnya terhadap drone dan router buatan asing.

Aturan tersebut mulai berlaku sejak dipublikasikan dan hanya mencakup model robot maupun inverter yang belum memperoleh izin edar di Amerika Serikat.

Meski demikian, FCC memiliki kewenangan mencabut izin penjualan terhadap produk yang sebelumnya telah disetujui apabila dianggap menimbulkan risiko keamanan nasional.

Unitree Diperkirakan Paling Terdampak

Larangan tersebut diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap Unitree, produsen robot humanoid asal China yang menguasai hampir seperlima pangsa pasar global menurut Counterpoint Research.

Perusahaan tersebut merupakan satu dari tiga produsen China yang mendominasi industri robot humanoid. Baru-baru ini, Unitree juga dimasukkan ke dalam daftar perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China oleh Departemen Pertahanan AS.

Unitree sebelumnya menjalin kerja sama dengan Nvidia untuk menggunakan chip AI Blackwell sebagai "otak" robot humanoid buatannya. Nvidia menyatakan bahwa seluruh data robot akan tetap disimpan di Amerika Serikat dan pelanggan terbesar Unitree berasal dari institusi akademik serta lembaga penelitian di AS.

Namun, sejumlah pihak di Washington mengkhawatirkan robot-robot tersebut dapat dimanfaatkan untuk memata-matai industri strategis Amerika Serikat.

"Robot-robot ini mengumpulkan data yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak jahat untuk mengawasi warga Amerika, meningkatkan kemampuan badan intelijen asing, atau bahkan mengambil alih kendali robot dari jarak jauh," kata FCC.

Ketua Komite Khusus DPR AS untuk Urusan China, John Moolenaar, menyambut baik kebijakan tersebut.

"Langkah FCC ini melindungi negara kita sekaligus memperkuat industri robotika nasional Amerika Serikat," ujarnya.

Inverter China Juga Jadi Sasaran

Selain robot, larangan juga menyasar inverter asal China. Negara tersebut merupakan produsen inverter terbesar di dunia dengan perusahaan utama seperti Sungrow dan Huawei, yang selama ini memperluas pangsa pasarnya di negara-negara Barat melalui strategi harga murah.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa FCC tengah menyiapkan larangan terhadap inverter China setelah muncul kekhawatiran serupa di Eropa terkait potensi gangguan sistem dan pemasangan perangkat lunak berbahaya (malware).

Otoritas AS juga berupaya mencegah terulangnya serangan siber seperti Volt Typhoon, operasi peretasan yang terungkap pada 2023. Dalam serangan tersebut, pelaku diduga memanfaatkan router milik pengguna untuk menyamarkan upaya infiltrasi terhadap infrastruktur penting Amerika Serikat.

Sementara itu, Departemen Pertahanan AS sebelumnya telah melarang pengadaan sel surya, modul fotovoltaik, maupun inverter yang diproduksi oleh entitas asing yang dianggap berisiko, termasuk perusahaan-perusahaan asal China.

Hingga berita ini ditulis, Unitree, Sungrow, dan Huawei belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait kebijakan terbaru tersebut.