Close | x
kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.515
  • EMAS662.000 -0,15%
  • RD.SAHAM 0.04%
  • RD.CAMPURAN 0.21%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.04%

AS mengumumkan sanksi baru Korea Utara, pertama sejak pertemuan puncak yang gagal

Jumat, 22 Maret 2019 / 07:31 WIB

AS mengumumkan sanksi baru Korea Utara, pertama sejak pertemuan puncak yang gagal
ILUSTRASI. Pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korut Kim Jong Un

Berita Terkait

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi pada hari Kamis (21/3) atas dua perusahaan pelayaran China disebut membantu Korea Utara menghindari sanksi AS dan internasional atas program senjata nuklirnya. Ini adalah langkah pertama sejak pertemuan Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un gagal bulan lalu.

Departemen Keuangan AS juga mengeluarkan daftar yang merinci 67 kapal yang disebut terlibat dalam transfer ilegal minyak sulingan dengan kapal tanker Korea Utara atau diyakini telah mengekspor batubara Korea Utara.


Departemen Keuangan menyebutkan, perusahaan-perusahaan yang terkena sanksi antara lain Dalian Haibo International Freight Co Ltd dan Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd. Kedua perusahaan berbasis di Cina.

Sanksi ini melarang transaksi AS dengan perusahaan yang tersebut dan membekukan aset apapun yang mereka miliki di AS. 

Pemerintah AS mengumumkan sanksi ini tiga pekan setelah pertemuan kedua antara Trump dan Kim. Pertemuan yang berlangsung di Vietnam ini gagal. Korea Utara meminta pencabutan sanksi sementara AS meminta Korea Utara menghentikan proyek senjata nuklirnya.

"AS dan mitra kami yang berpikiran sama tetap berkomitmen untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi dan percaya bahwa implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Korea Utara sangat penting untuk hasil yang sukses," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam pernyataan yang dikutip Reuters.

Mnuchin menambahkan, Departemen Keuangan akan melanjutkan penegakan sanksi. Dia menyebut, perusahaan pelayaran yang menggunakan taktik menipu untuk menutupi perdagangan dengan Korea Utara akan menghadapi risiko besar.

Seorang pejabat senior AS mengatakan, sanksi ini menunjukkan ada beberapa kebocoran dalam penerapan sanksi bagi Korea Utara oleh China. Tapi, China masih mematuhi sebagian besar resolusi PBB.

Pejabat itu bersikeras bahwa pengumuman sanksi ini hanya untuk mempertahankan penegakan sanksi, bukan meningkatkan tekanan pada Korea Utara.

Kemesraan Trump dan Kim berakhir sejak kegagalan pertemuan 27-28 Februari di Hanoi, Vietnam lalu. Pada 4 Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pihaknya berharap bisa mengirim satu tim ke Korea Utara dalam beberapa pekan.

Tapi, Korea Utara telah memperingatkan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menunda perundingan dan mungkin memikirkan kembali pembekuan uji coba rudal dan nuklir yang dilakukan sejak 2017, kecuali AS membuat konsesi.

Pernyataan Departemen Keuangan AS menyebutkan bahwa Dalian Haibo bertransaksi dengan Paeksol Trading Corp, perusahaan yang sebelumnya kena sanksi AS terhadap Korea Utara.

Departemen Keuangan AS menyebutkan, Dalian Haibo mengiriman kargo dari Dalian, China ke Paeksol di Nampo, Korea Utara pada awal 2018 dengan kapal berbendera Korea Utara.

Sementara, Liaoning Danxing disebut telah secara rutin menggunakan praktik menipu untuk memungkinkan pekerjaan pengadaan Korea Utara yang berbasis di Uni Eropa. Ini termasuk  menonaktifkan atau memanipulasi sistem identifikasi otomatis, secara fisik mengubah kapal, mentransfer kargo antara kapal dan memalsukan dokumentasi kargo. 

Pelabuhan-pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal yang terlibat dalam transfer antar-kapal termasuk yang di Taiwan, Cina, Rusia dan Korea Selatan. Departemen Keuangan mengatakan bahwa pada tahun 2018, pelabuhan-pelabuhan Korea Utara menerima sedikitnya 263 tanker pengiriman minyak sulingan melalui transfer kapal-ke-kapal yang dilarang oleh PBB.

Menurut hitungan AS, jika kapal-kapal tersebut penuh, artinya Korea Utara mengimpor 3,78 juta barel, lebih dari 7,5 kali jatah 500.000 barel per tahun yang diizinkan di bawah resolusi PBB. 


Sumber : Reuters
Editor: Wahyu Rahmawati
Video Pilihan

TERBARU
Hasil Pemilu 2019
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2019 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = 0.0005 || diagnostic_api_kanan = 0.0531 || diagnostic_web = 0.3372

Close [X]
×