Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Joe Biden pada Senin (7/2) menyetujui anggaran sebesar US$ 725 juta untuk membersihkan tambang batubara yang terbengkalai di banyak wilayah AS tahun ini.
Dana federal yang akan diberikan ke negara bagian itu merupakan salah satu dari beberapa inisiatif Pemerintah AS untuk mengurangi polusi dari pengembangan bahan bakar fosil selama beberapa dekade.
Mengutip Reuters, dana tersebut merupakan bagian dari anggaran senilai US$ 11,3 miliar yang dialokasikan untuk reklamasi tambang dalam undang-undang infrastruktur yang disahkan Kongres tahun lalu.
Undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden Joe Biden di awal masa jabatannya. Melalui program ini, Biden berjanji akan menciptakan lapangan kerja dan memerangi perubahan iklim, serta tetap mengutamakan kesehatan juga keselamatan para pekerja lapangan.
Baca Juga: Dukung Taiwan, AS Akan Menjual Peralatan Pendukung Rudal Patriot Senilai US$ 100 Juta
Departemen Dalam Negeri AS mengatakan, akan mendistribusikan US$ 725 juta setiap tahun selama 15 tahun ke negara bagian dan suku berdasarkan kebutuhan mereka.
Untuk tahun fiskal 2022, pendanaan tersedia untuk 22 negara bagian dan Bangsa Navajo. Tahun ini, Pemerintah AS memprioritaskan proyek-proyek yang mempekerjakan pekerja batubara yang dipindahkan.
Pemerintah AS berharap, pekerjaan itu akan membantu daerah pertambangan seperti Appalachia karena mereka berusaha mendiversifikasi ekonomi mereka.
Baca Juga: AS dan Jepang Capai Kesepakatan untuk Memangkas Tarif Impor Baja Jepang
"Pekerjaan itu bisa mencakup penutupan lubang tambang yang berbahaya, reklamasi lereng yang tidak stabil, merawat drainase asam tambang, dan memulihkan pasokan air yang rusak akibat penambangan," ungkap Departemen Dalam Negeri, sebagaimana dikutip Reuters.
Di antara 22 negara bagian yang masuk dalam program, Pennsylvania menerima dana paling besar, hampir US$ 245 juta. Wilayah lain yang juga mendapatkan dana besar adalah West Virginia, Illinois, Kentucky, dan Ohio.
Penentuannya didasarkan pada jumlah ton batubara yang diproduksi secara historis di setiap negara bagian sebelum pengesahan Undang-Undang Reklamasi dan Kontrol Pertambangan Permukaan tahun 1977.
Undang-undang itu juga yang akhirnya mengatur pembersihan lahan tambang yang sudah ditinggalkan.
