kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45898,02   -8,28   -0.91%
  • EMAS1.318.000 0,61%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

AS tambah 27 nama baru dalam daftar hitam perdagangan, sebagian dari China


Kamis, 25 November 2021 / 13:25 WIB
AS tambah 27 nama baru dalam daftar hitam perdagangan, sebagian dari China
ILUSTRASI. Bendera China dan AS.


Sumber: The Straits Times | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintah AS menambahkan 27 entitas baru ke dalam daftar hitam perdagangan mereka pada hRabu (24/11). Semuanya terkait dengan masalah keamanan nasional dan kebijakan luar negeri.

Dilansir dari The Straits Times, ke-27 entitas baru berasal dari China, Jepang, Pakistan, dan Singapura. Beberapa entitas dan individu terbukti berkontribusi pada kegiatan nuklir atau program rudal balistik Pakistan, Departemen Perdagangan AS melaporkan.

Beberapa perusahaan yang baru dimasukkan ke dalam daftar di antaranya Hangzhou Zhongke Microelectronics, Hunan Goke Microelectronics, New H3C Semiconductor Technologies, Xi'an Aerospace Huaxun Technology, dan Yunchip Microelectronics.

Baca Juga: Kepopuleran semakin memudar, harga Shiba Inu jatuh kian dalam

Semuan perusahaan tersebut diduga memberikan dukungan terhadap modernisasi militer Tentara Pembebasan Rakyat China.

Departemen Perdagangan AS juga menambahkan Laboratorium Nasional Hefei untuk Ilmu Fisika di Microscale, QuantumCTek dan Shanghai QuantumCTeck ke dalam daftar karena memperoleh dan mencoba memperoleh barang-barang asal AS untuk mendukung aplikasi militer.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, daftar baru itu akan membantu mencegah penggunaan teknologi AS untuk mendukung pengembangan kemajuan militer dan kegiatan non-proliferasi China dan Rusia.

Merespons daftar terbaru, Kedutaan Besar China di Washington menuduh AS sengaja menggunakan alasan keamanan nasional untuk membatasi perusahaan China.

Baca Juga: Alibaba cs kena denda lagi dari regulator, kali ini soal monopoli

"AS menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan China menggunakan segala cara. China sangat menentang itu," kata juru bicara Kedutaan Besar China Liu Pengyu.

Liu juga menyinggung pernyataan Presiden Joe Biden saat bertemu Presiden Xi Jinping pekan lalu, di mana Biden menyatakan bahwa AS akan berusaha mencari jalan tengah menuju China alih-alih melangkah ke jalan yang salah.

Secara umum, Departemen Perdagangan AS ingin menghentikan militer China mengembangkan teknologi kontra-silumannya, yang dapat mencakup peralatan seperti radar canggih, dan aplikasi kontra-kapal selam seperti sensor bawah laut.

Langkah ini juga menghalangi pemanfaatan teknologi AS untuk membantu China dalam memecahkan enkripsi atau mengembangkan enkripsi yang tidak dapat dipecahkan.

Setelah ini para pemasok untuk perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam harus mengajukan permohonan lisensi sebelum melanjutkan bisnisnya kepada perusahaan terkait. Namun, permintaan tersebut kemungkinan besar akan ditolak.




TERBARU

[X]
×