kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45926,73   11,38   1.24%
  • EMAS1.310.000 -1,13%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

AS umumkan pembatasan visa, siapa saja pejabat China yang ditargetkan?


Sabtu, 27 Juni 2020 / 09:49 WIB
AS umumkan pembatasan visa, siapa saja pejabat China yang ditargetkan?
ILUSTRASI. U.S. Secretary of State Mike Pompeo gives a news conference about dealings with China and Iran, and on the fight against the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Washington, U.S., June 24, 2020. Mangel Ngan/Pool via REUTERS


Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan Washington akan memberlakukan pembatasan visa terhadap pejabat China yang bertangunggjawab atas pembatasan kebebasan di Hong Kong. 

Kendati begitu, Pompeo pada hari Jumat (26/7) belum menyebutkan satu pun siapa saja pejabat China yang ditargetkan.

Ancaman ini disampaikan Pompeo menjelang pertemuan parlemen China selama tiga hari mulai Minggu besok. Dalam pertemuan parlemen ini, China diperkirakan akan memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru untuk Hong Kong yang telha membuat khawatir pemerintah asing dan aktivis demokrasi.

Baca Juga: Berlaku mulai 24 Juni, ini kategori visa pekerja yang diblokir Amerika Serikat

"Pembatasan visa AS berlaku untuk pejabat Partai Komunis Tiongkok saat ini dan sebelumnya yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, merongrong otonomi tingkat tinggi Hong Kong," ujar Pompeo seperti dilansir Reuters, Sabtu (27/6).

Pengumuman Pompeo ini merupakan langkah konkret AS pertama dalam menanggapi langkah China, tetapi Bonnie Glaser, seorang pakar Asia di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington, mengatakan pembatasan visa sebagian besar bersifat simbolis dan fakta bahwa tidak ada nama yang diumumkan bakal mengurangi dampaknya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kerabat orang yang ditunjuk juga bisa dilarang masuk AS. Seorang kolumnis Bloomberg mengutip seorang pejabat departemen yang mengatakan jumlah pejabat yang ditargetkan tidak lebih dari 10 orang.

Baca Juga: Ulah China di Laut China Selatan membuat rasa tak aman di Asia Tenggara meningkat

Juru bicara kedutaan besar China Fang Hong mengatakan bahwa Tiongkok menentang keputusan yang salah dari pihak AS dan menambahkan bahwa undang-undang China hanya menargetkan kategori tindakan yang sangat sempit yang secara serius membahayakan keamanan nasional.

"Kami mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya, menarik keputusan dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China," katanya.

Indeks utama Wall Street anjlok pada hari Jumat setelah pemberitaan Wall Street Journal mengatakan AS mencampuri masalah-masalah seperti Hong Kong dan Taiwan dapat membahayakan pembelian China di bawah kesepakatan perdagangan Fase 1 yang disepakati Trump dengan China pada Januari, membuat para investor khawatir tentang lonjakan dalam kasus virus corona.

Pengumuman Pompeo datang pada saat retorika AS terhadap Beijing yang semakin meningkat saat kampanye Trump untuk pemilihan kembali. Jajak pendapat menunjukkan pemilih semakin tidak suka terhadap China, terutama karena virus korona, yang dimulai di sana.

Baca Juga: Sekitar 60% kapal perang AS berada di kawasan Indo-Pasifik, ini kekhawatiran China

“Presiden Trump berjanji untuk menghukum pejabat Partai Komunis Tiongkok yang bertanggung jawab mengekang kebebasan Hong Kong. Hari ini, kami mengambil tindakan untuk melakukan hal itu,” kata Pompeo.

Dia menuduh China menekan otoritas lokal untuk menangkap aktivis pro-demokrasi dan mendiskualifikasi kandidat pemilu, dan menambahkan: "Amerika Serikat akan terus meninjau otoritasnya untuk menanggapi masalah ini," ujar Pompeo.

Pompeo mengatakan minggu lalu Washington akan memperlakukan Hong Kong sebagai kota China daripada kota otonom sejauh China memperlakukan wilayah itu sebagai kota China. Dia mengatakan pemilihan Hong Kong yang dijadwalkan pada bulan September akan menunjukkan niat China.

Baca Juga: Wall Street anjlok lebih dari 2% karena lonjakan virus corona di AS

Pada hari Kamis, Senat AS menyetujui RUU yang akan menjatuhkan sanksi wajib kepada orang-orang atau perusahaan yang mendukung upaya untuk membatasi otonomi Hong Kong.

Ini termasuk sanksi sekunder pada bank yang melakukan bisnis dengan siapa pun yang mendukung tindakan keras terhadap otonomi wilayah.

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong menyebut undang-undang itu tidak dapat diterima, kata kantor berita resmi China, Xinhua.




TERBARU
Kontan Academy
EVolution Seminar Practical Business Acumen

[X]
×