Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Upaya pemerintah Australia memaksa raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) Facebook Inc dan Alphabet Inch Google untuk membayar media Australia untuk setiap konten berita dinilai langkah penting melindungi jurnalisme independen.
Australia akan menjadi negara pertama di dunia yang meminta Facebook dan Google membayar konten berita yang disediakan perusahaan media dalam bentuk royalti. Beleid itu akan menjadi regulasi pada tahun ini, ujar Bendahara, Josh Frydenberg.
"Ini tentang upaya adil untuk bisnis media berita Australia. Ini tentang memastikan bahwa kami telah meningkatkan persaingan, meningkatkan perlindungan konsumen, dan lanskap media yang berkelanjutan," kata Frydenberg kepada wartawan di Melbourne seperti dilansir Reuters, Jumat (31/7).
Baca Juga: Tweet Elon Musk tentang Bill Gates menjadi viral
Ia mengatakan, pada masa depan lanskap media Australia dipertaruhkan bila regulasi ini tidak diundangkan.
Langkah Australia ini terjadi di saat perusahaan raksasa teknologi berupaya menghindari permintaan negara-negara di dunia untuk berbagi kue iklan yang lebih besar dengan negara tempat mereka mendapatkan iklan dan sehari setelah Google dan Facebook mendapat tekanan dugaan penyalahgunaan kekuatan pasar dari anggota parlemen AS dalam sidang di Kongres.
Menyusul pertanyaan tentang keadaan pasar media dan kekuatan platform AS pemerintah Australia akhir tahun lalu mengatakan kepada Facebook dan Google untuk menegosiasikan kesepakatan sukarela dengan perusahaan media untuk menggunakan konten mereka.
Pembicaraan itu tidak berhasil dan Canberra sekarang mengatakan jika sebuah perjanjian tidak dapat dicapai melalui arbitrase dalam waktu 45 hari, Otoritas Media dan Komunikasi Australia akan menetapkan persyaratan yang mengikat secara hukum atas nama pemerintah.
Baca Juga: Australia memaksa Facebook dan Google berbagi pendapatan iklan dengan media lokal
Google mengatakan peraturan itu mengabaikan "miliaran klik" yang dikirimkannya ke penerbit berita Australia setiap tahun.
"Ini mengirimkan pesan mengenai bisnis dan investor bahwa pemerintah Australia akan melakukan intervensi daripada membiarkan pasar bekerja," kata Mel Silva, direktur pelaksana Google Australia dan Selandia Baru, dalam sebuah pernyataan.
"Ini tidak melakukan apa pun untuk memecahkan tantangan mendasar dalam menciptakan model bisnis yang cocok untuk era digital."
Perusahaan media termasuk News Corp Australia, unit Rupert Murdoch's News Corp (NWSA.O), melobi keras pemerintah untuk memaksa perusahaan AS ke meja perundingan di tengah penurunan panjang pendapatan iklan sejumlah media.
"Sementara negara-negara lain berbicara tentang perilaku raksasa teknologi yang tidak adil dan merusak, pemerintah Australia ... mengambil tindakan pertama di dunia," kata Ketua Eksekutif News Corp Australia Michael Miller dalam sebuah pernyataan.
Sebuah studi tahun 2019 memperkirakan sekitar 3.000 pekerjaan jurnalisme telah hilang di Australia dalam 10 tahun terakhir, ketika perusahaan media tradisional mencurahkan pendapatan iklan ke Google dan Facebook yang tidak membayar apa pun untuk konten berita.
Baca Juga: Google akhirnya membayar beberapa media di Australia, Brasil, Jerman terkait konten
Untuk setiap A$ 100 yang dihabiskan untuk iklan online di Australia, tidak termasuk iklan baris, hampir sepertiga masuk ke Google dan Facebook, menurut Frydenberg.
Negara-negara lain telah mencoba dan gagal memaksa tangan raksasa teknologi.
Penerbit di Jerman, Prancis dan Spanyol telah mendorong untuk meloloskan undang-undang hak cipta nasional yang memaksa Google membayar biaya lisensi ketika menerbitkan potongan artikel berita mereka.
Pada tahun 2019, Google berhenti menampilkan cuplikan berita dari penerbit Eropa tentang hasil pencarian untuk pengguna Prancisnya, sementara penerbit berita terbesar Jerman, Axel Springer, mengizinkan mesin pencari untuk menjalankan cuplikan artikelnya setelah lalu lintas ke situsnya merosot.
