Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia pada hari Senin (11/10) merilis laporan terbaru yang menunjukkan bahwa utang negara-negara miskin melonjak hingga 12% pada tahun 2020. Secara keseluruhan, utang yang tercatat mencapai US$860 miliar.
Presiden Bank Dunia David Malpass mengatakan bahwa setengah dari negara-negara termiskin di dunia berada dalam kesulitan utang luar negeri atau setidaknya berisiko tinggi.
Malpass mengatakan tingkat utang yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu negara-negara mencapai pemulihan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
"Kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif untuk masalah utang. Termasuk di antaranya adalah pengurangan utang, restrukturisasi yang lebih cepat dan transparansi yang lebih baik," kata Malpass, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Masa berakhirnya mata uang fisik dan uang tunai semakin dekat, ini penjelasan ekonom
Laporan menunjukkan stok utang luar negeri negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, jika digabungkan, naik 5,3% pada tahun 2020 menjadi US$8,7 triliun. Kondisi ini terjadi semua kawasan.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa arus masuk kreditur multilateral ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah naik menjadi US$117 miliar pada tahun 2020, angka tertinggi dalam satu dekade terakhir.
Sedangkan pinjaman bersih ke negara-negara berpenghasilan rendah naik 25% menjadi US$71 miliar, angka ini juga yang tertinggi dalam satu dekade. Di antara jumlah tersebut, IMF dan kreditur multilateral lainnya menyediakan US$42 miliar dan kreditor bilateral US$10 miliar.
Bank Dunia menyebut kenaikan utang luar negeri melampaui pendapatan nasional bruto (GNI) dan pertumbuhan ekspor naik lima poin persentase menjadi 42% pada tahun 2020. Sementara itu, rasio utang terhadap ekspor mereka melonjak dari 126% ke 154% pada tahun 2020.
Baca Juga: BBM langka, jaringan telekomunikasi Lebanon terancam runtuh
Melihat fakta tersebut, Malpass menekankan bahwa upaya restrukturisasi utang sangat dibutuhkan. Terlebih Inisiatif Penangguhan Layanan Utang Kelompok 20 negara (DSSI) akan berakhir tahun ini. DSSI yang selama ini menawarkan penangguhan sementara pembayaran utang dianggap cukup membantu.
Kreditur resmi G20 dan Klub Paris meluncurkan program utang khusus untuk merestrukturisasi situasi utang yang tidak berkelanjutan dan kesenjangan pembiayaan yang berkepanjangan untuk negara-negara yang memenuhi syarat DSSI. Tapi, hanya Ethiopia, Chad dan Zambia yang telah menerapkannya sejauh ini.
Salah satu sistem yang dilihat Malpass dapat dimasukkan sebagai bagian dari restrukturisasi utang Common Framework adalah pembekuan pembayaran utang lebih lanjut. Cara lain juga diperlukan, seperti meningkatkan partisipasi kreditur sektor swasta, yang sejauh ini masih belum mau terlibat.
Baca Juga: Rupiah diprediksi jadi yang terkuat di Asia selama sisa tahun 2021
Menyongsong tahun 2020, Bank Dunia mengatakan pihaknya akan memperluas laporan 2022 untuk meningkatkan transparansi tentang tingkat utang global.
Di tahun mendatang, Bank Dunia berjanji akan menyediakan data utang luar negeri yang lebih rinci dan tersortir dengan baik.
Melansir Reuters, data yang tersedia saat ini berisi rincian stok utang luar negeri negara peminjam untuk menunjukkan jumlah utang kepada masing-masing kreditur resmi dan swasta, komposisi mata uang utang, dan persyaratan pinjaman yang diperpanjang.
Khusus untuk negara-negara di bawah DSSI, data juga merinci layanan utang yang ditangguhkan pada tahun 2020 oleh masing-masing kreditur bilateral dan proyeksi pembayaran layanan utang bulanan yang terutang kepada mereka hingga tahun 2021.
