Reporter: Ferrika Sari | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pertempuran antara Parlemen Inggris dan Perdana Menteri Boris Johnson berlanjut. Usulan Johnson kembali ditolak Parlemen untuk membawa Inggris keluar Inggris dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau Brexit No Deal.
Senin malam, Perdana Menteri menderita kekalahan setelah kehilangan enam suara dalam pemungutan suara di House of Coommons, setelah upayanya untuk mendapatkan persetujuan untuk Brexit kembali ditolak untuk kedua kalinya.
Baca Juga: Ratu Elizabeth menyetujui Undang-Undang yang memblokir Brexit tanpa kesepakatan
“Pemerintah akan melanjutkan negosiasi dengan kesepakatan sambil bersiap-siap pergi tanpa kesepakatan,” kata Johnson, dilansir dari Bloomberg, Selasa (10/9).
“Saya akan pergi ke pertemuan penting di Brussel pada 17 Oktober 2019, dan tidak peduli berapa banyak perangkat aturan yang diciptakan Parlemen untuk mengikat tangan saya. Maka itu saya akan tetap berusaha untuk mendapatkan kesepakatan karena ini demi kepentingan nasional,” tambahnya.
Kembalinya Johnson setelah reses musim panas yang panjang merupakan bencana. Pekan lalu, dia mendorong keras agar pendukungnya dari Partai Konservatif menyetujui rencana Inggris meninggalkan Uni Eropa (UE) pada 31 Oktober 2019. Bahkan jika itu harus dilakukan tanpa kesepakatan, walaupun akhirnya mereka menolak. Johnson pun kehilangan suara kunci.
Sebagai pembalasan, ia mengusir 21 anggota parlemen dari Partai Konservatif dan meski dia harus tetap menyerah untuk menghentikan lawan-lawannya mengeluarkan undang-undang baru yang melarang Brexit tanpa kesepakatan.
Kekalahan Johson di Parlemen selama seminggu terakhir, mengharuskannya mendapatkan kesepakatan Brexit lebih cepat atau menunda keluarnya Inggris dari UE pada 31 Oktober 2019. Johnson menolak opsi kedua dan tidak akan meminta penundaan lagi kepada anggota parlemen.
Baca Juga: Brexit tanpa kesepakatan akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar
Dengan kondisi ini, Perdana Menteri Inggris harus menemukan jalan lain dengan persetujuan hukum atau bekerja keras untuk mendapatkan persetujuan Brexit melalui Parlemen. Dua orang yang mengetahui rencana Johnson mengatakan pemerintah sedang mempertimbangkan opsi yang sebelumnya.
Di depan umum, Johnson juga melunakkan nadanya pada bagian yang paling diperdebatkan dari perjanjian Brexit dan telah dijanjikannya untuk dihapuskan yaitu apa yang disebut sebagai jaminan untuk perbatasan Irlandia.
Aturan Backstop adalah kebijakan untuk memastikan agar tidak perlu melakukan pemeriksaan pada barang yang melintasi perbatasan antara Republik Irlandia dan Inggris setelah Brexit. Pada kunjungan ke Dublin, Johnson mengklaim jika Brexit tidak disetujui maka itu menjadi kegagalan sistem tata negara yang akan merusak ekonomi di Inggris dan Irlandia.
Baca Juga: India kehilangan kontak dengan pesawat ruang angkasa sebelum mendarat di Bulan
Dia sebelumnya mengatakan ingin menghapus backstop, sesuatu yang telah ditolak oleh UE berulang kali. Tetapi pada hari Senin, dia mengatakan prioritasnya adalah untuk memastikan Inggris tidak bisa "tetap terkunci" oleh ketentuan. Itu tidak berarti backstop harus dihapuskan.
Tim Johnson kemudian bersikeras tidak ada yang berubah, tetapi perdana menteri mengatakan dia bertekad untuk membuat kesepakatan untuk memungkinkan Inggris meninggalkan Uni Eropa dalam tujuh minggu ke depan.
Parlemen sekarang ditangguhkan selama lima minggu. Politisi termasuk Juru Bicara Parlemen Inggris John Bercow yang mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dan protes atas keputusan Johnson untuk memberlakukan masa penangguhan yang luar biasa panjang selama krisis politik.
