| : WIB | INDIKATOR |

EMAS 3.023.000 -45.000 -1,47%
USD/IDR 16.823 -17,00 -0,10%
IDX 8.322 41,40 0,50%
KOMPAS100 1.169 5,71 0,49%
LQ45 843 5,44 0,65%
ISSI 297 2,30 0,78%
IDX30 446 4,50 1,02%
IDXHIDIV20 535 5,84 1,10%
IDX80 130 0,54 0,41%
IDXV30 146 2,84 1,99%
IDXQ30 144 1,31 0,92%

INTERNASIONAL / MAKROEKONOMI

China Klaim Penuhi Kewajiban Dagang AS, Peringatkan Risiko Tarif Tambahan

Rabu, 25 Februari 2026 / 18:17 WIB

ILUSTRASI. Bendera AS dan China (Ng Han Guan/Pool/REUTERS)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pemerintah China menyatakan telah memenuhi kewajiban terkait kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan dengan penyelidikan Section 301.

Beijing juga memperingatkan Washington agar tidak memicu ketegangan baru lewat tarif tambahan.

Juru bicara Kementerian Perdagangan China menyebut kesepakatan yang diteken pada 2020 dengan United States telah dijalankan sesuai komitmen.

“China berharap pihak AS tidak mengalihkan tanggung jawab atau memprovokasi masalah, tetapi melihat bahwa perjanjian tersebut telah diimplementasikan,” ujar juru bicara tersebut dalam pernyataan resmi, Rabu (25/2/2026).

Pernyataan ini muncul setelah Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mengindikasikan akan melanjutkan penyelidikan berdasarkan Section 301 terkait dugaan praktik perdagangan tidak adil.

Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, pekan lalu mengatakan kantornya akan meneruskan sejumlah investigasi, termasuk terhadap China dan Brasil, yang berpotensi berujung pada pengenaan tarif tambahan jika ditemukan pelanggaran.

Beijing menegaskan siap melanjutkan komunikasi melalui mekanisme konsultasi ekonomi dan perdagangan bilateral yang telah ada.

Namun, China juga memberi sinyal tegas. “Jika AS tetap bersikeras mendorong investigasi dan menerapkan langkah-langkah restriktif, China akan mempertahankan hak dan kepentingannya,” demikian pernyataan Kementerian Perdagangan.

Ketegangan ini berpotensi kembali memanaskan hubungan dagang dua ekonomi terbesar dunia, di tengah ketidakpastian global dan kekhawatiran pelaku pasar terhadap gelombang proteksionisme baru.