Sumber: Kyodo | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Pemerintah China pada hari Jumat (5/3) mengumumkan target pertumbuhan ekonomi negaranya untuk tahun 2021. Dengan percaya diri, pertumbuhan hingga 6% akan menjadi tujuan utama.
Target yang cukup tinggi ini tentunya berani dicanangkan setelah melihat kemampuan Negeri Panda dalam melakukan pemulihan akibat serangan wabah virus corona.
Tahun lalu China mengabaikan target pertumbuhan ekonomi mereka karena sadar bahwa ada dampak ekonomi yang besar dari pandemi. Saat itu pemerintah China melihat adanya ketidakpastian dalam pencapaian target.
Perdana Menteri Li Keqiang hadir pada hari pertama sesi tahunan Kongres Rakyat Nasional hari ini. Ia menegaskan bahwa China akan terus menghadapi banyak risiko dan tantangan pembangunan.
Baca Juga: China tegas menghalangi kemerdekaan Taiwan, namun mengupayakan hubungan damai
Dikutip dari Kyodo, meskipun banyak tantangan dan risiko yang akan dihadapi, fundamental ekonomi yang akan menopang pertumbuhan jangka panjang tetap tidak berubah.
"Kita harus tetap percaya diri, menghadapi tantangan secara langsung, dan mengkonsolidasikan fondasi untuk pemulihan ekonomi untuk memastikan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan dan sehat," ungkap Li, seperti dikutip dari Kyodo.
Kongres Rakyat Nasional China dijadwalkan akan berlangsung hingga hari Kamis pekan depan dengan beragam isu dalam maupun luar negeri yang akan dibahas.
Kembali menyoroti aktivitas Hong Kong
Di luar pertumbuhan ekonomi, pada hari pertama kongres Li turut menegaskan sikapnya terkait Hong Kong. China akan dengan tegas menjaga dan mencegah campur tangan pasukan eksternal dalam urusan Hong Kong, ungkap Li.
Baca Juga: AS: China satu-satunya yang mampu gabungkan kekuatan ekonomi, militer, dan teknologi
Pada hari Kamis (4/3), China berjanji untuk meninjau sistem pemilu di Hong Kong. Banyak pihak yang pro-demokrasi merasa bahwa langkah ini akan mengancam demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia di sana.
Di bawah kebijakan "satu negara, dua sistem" China, Hong Kong dijanjikan akan menikmati hak dan kebebasan wilayah semi-otonom selama 50 tahun setelah kembali ke pemerintahan China pada tahun 1997.
Li juga mengatakan bahwa China akan melakukan segala hal untuk mencegah upaya kemerdekaan Taiwan.
Taiwan dan China daratan telah memiliki pemerintahan yang terpisah sejak 1949, atau pasca perang saudara. Di bawah Presiden Tsai Ing-wen yang condong ke arah kemerdekaan, hubungan kedua negara semakin memburuk.
