Reporter: Dyah Megasari, BBC |
ATHENA. Yunani terus mendapat tekanan dari eksternal dan domestik. Negara yang tengah terjerat masalah keuangan ini harus menghadapi dua tuntutan sekaligus seperti dua mata pisau.
Dari pihak eksternal, Uni Eropa menuntut negara melakukan penghematan super ketat demi meloloskan dana bail out yang bisa menghindarkan Yunani dari status bangkrut. Salah satu jalan yang harus ditempuh dalam penghematan ini adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) para pegawai negeri sipil dan karyawan.
Sontak rencana ini membuat pihak domestik tertekan karena terancam kehilangan pendapatan. Rakyat meyakini pemangkasan anggaran bisa menekan pertumbuhan ekonomi karena mereka kehilangan pendapatan. Walhasil, aksi mogok massal selama 24 jam dilakukan oleh rakyat dan masih berlangsung hingga hari ini.
Imbas dari demo ini adalah beberapa fasilitas publik akan ditutup sementara seperti sekolahan, penyeberangan kapal feri dan bandara. Adapun aktivitas di rumah sakit akan dikurangi selama aksi mogok massal berlangsung.
Ini merupakan aksi mogok massal pertama yang dilakukan sejak pemerintah mengumumkan pajak darurat dan pemangkasan 30.000 pegawai negeri sipil bulan lalu.
Serikat yang mewakili pegawai negeri sipil dan pekerja sektor swasta, membutuhkan sebuah pembuktian bahwa perlawanan atas kebijakan pemotongan anggaran masih kuat.
Demo di kantor pemerintahan
Pendemo memblokir pintu masuk sejumlah bangunan pemerintahan di Athena. Bahkan, beberapa pegawai negeri sipil berjanji akan menyabotase semua kebijakan pemerintah terkait dengan pemotongan anggaran.
Aksi mogok ini muncul di saat para menteri keuangan Uni Eropa menunda keputusan untuk memberikan bantuan dana lanjutan bagi Yunani. Penundaan diumumkan Senin (03/10) setelah Yunani menyatakan tidak bisa memenuhi target defisit anggaran tahun ini.
Menteri Keuangan Evangelos Venizelos mengatakan pemerintah masih memiliki dana untuk membayar gaji, pensiun dan pemegang surat utang negara hingga pertengahan November.
Yunani sebelumnya menyatakan membutuhkan dana yang lebih banyak pada pertengahan Oktober guna menghindari gagal bayar. Pemotongan anggaran menjadi kebijakan yang tidak populer dan menyebabkan gelombang aksi mogok dan protes.
Selasa (04/10) kemarin, massa pendemo memblokir pintu masuk ke sejumlah gedung pemerintahan termasuk bangunan kementerian keuangan dan transportasi.
