Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pejabat tinggi Rusia dan AS sepakat untuk mengadakan pembicaraan keamanan pada 10 Januari mendatang. Di tengah segala ketegangan yang muncul, masalah keamanan di Ukraina kemungkinan besar akan menjadi topik utama.
Juru bicara Gedung Putih pada hari Senin (27/12) waktu setempat mengatakan, kedua negara bisa menyampaikan keprihatinannya satu sama lain ketika duduk bersama nanti.
Meskipun demikian, juru bicara yang enggan disebut namanya ini mengungkapkan bahwa perbedaan pendapat juga sangat mungkin terjadi.
"Akan ada area di mana kita dapat membuat kemajuan, dan area di mana kita tidak akan setuju. Itulah yang dimaksud dengan diplomasi," kata sang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Anggaran Militer AS Tahun Depan US$ 770 Miliar, Termasuk untuk Hadapi Ancaman China
Ia menambahkan, tidak akan ada keputusan terkait Ukraina tanpa kehadiran langsung dari Ukraina. Pembicaraan terkait keamanan di Eropa dan pengendalian senjata kabarnya juga akan dilakukan pada 10 Januari mendatang.
Satu hari setelahnya, Rusia juga dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan dengan NATO. Selanjutnya, pada tanggal 13 Januari, utusan Rusia juga akan bertemu dengan utusan dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE).
Dilansir dari TASS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa pembicaraan seperti ini akan sangat berarti bagi Rusia. Pihak Rusia juga tidak menerima adanya permintaan penundaan.
Kementerian juga menggarisbawahi bahwa AS adalah negosiator utama dalam masalah jaminan keamanan terkait persoalan keamanan dengan Ukraina.
Baca Juga: Putin: Negara Barat adalah Penyebab Tingginya Tensi di Eropa Pasca Perang Dingin
AS telah lama mengkritik penumpukan militer Rusia di dekat Ukraina, negara pecahan Uni Soviet yang sangat dekat dengan Barat. Rusia juga telah lama menyangkal tuduhan invasi yang banyak dilayangkan negara Barat, termasuk AS dan NATO.
Berbicara di Gedung Putih awal bulan ini, Presiden AS Joe Biden menegaskan bahwa menempatkan pasukan di Ukraina tidak ada dalam rencananya.
Biden menegaskan bahwa AS memang memiliki kewajiban moral dan hukum untuk membela sekutu NATO jika mereka diserang. Tapi, Biden juga mengingatkan bahwa Ukraina tidak termasuk dalam kewajiban tersebut.
