Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Penurunan nilai ekspor senjata AS terjadi di tahun pertama pemerintahan Joe Biden. Tahun ini, pemerintahan AS terlihat lebih selektif dalam memilih calon pembeli, terutama untuk mereka yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.
Dilansir dari Reuters, Departemen Luar Negeri AS pada hari Rabu (22/12) mengumumkan bahwa penjualan senjata dan peralatan militer lainnya ke negara lain turun 21% menjadi US$ 138 miliar. Tahun fiskal 2021 sendiri berakhir pada 30 September lalu.
Penjualan peralatan militer AS pada tahun fiskal sebelumnya telah mencapai US$ 175 miliar.
Ekspor yang dilakukan di sepanjang tahun ini mencakup penjualan helikopter serang AH-64E Apache ke Australia senilai US$ 3,5 miliar dan helikopter CH-53K ke Israel senilai US$ 3,4 miliar.
Baca Juga: Putin: Negara Barat adalah Penyebab Tingginya Tensi di Eropa Pasca Perang Dingin
Menurunnya nilai ekspor ini salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan Biden yang menghentikan penjualan ke Arab Saudi, karena kekhawatiran penggunaannya dalam perang di Yaman yang kerap melukai warga sipil.
Pemerintahan Biden juga dikabarkan bermaksud untuk mengumumkan kebijakan ekspor senjata baru yang lebih ramah dengan hak asasi manusia setelah evaluasi tahun ini berakhir.
Saat ini AS masih menyediakan dua metode bagi negara asing yang ingin mengimpor senjata. Pertama, penjualan komersial langsung yang dinegosiasikan antara pemerintah dan perusahaan. Sementara yang kedua adalah penjualan di mana pemerintah asing biasanya menghubungi pejabat Departemen Pertahanan di kedutaan AS di negaranya sendiri.
Baca Juga: 10 Negara dengan Jumlah Pesawat Militer Terbanyak di Dunia, AS Raja Di Udara
Pada tahun fiskal 2021, penjualan langsung oleh perusahaan turun 17% menjadi US$ 103 miliar. Di periode yang sama, penjualan yang melalui pemerintah juga mengalami penurunan sebesar 31% menjadi hanya US$ 34,8 miliar.
Di tahun 2020, terdapat sejumlah kesepakatan besar, salah satunya adalah penjualan 63 unit jet tempur F-35 ke Jepang yang nilainya mencapai US$ 23 miliar. Di akhir pemerintahan Trump, AS juga menerima banyak pesanan untuk peluru kendali dan jet tempur model lainnya.
Pemerintahan Trump pada tahun 2018 sempat meluncurkan program "Buy America" yang melonggarkan pembatasan penjualan militer. Saat itu pejabat AS juga didorong untuk mengambil peran yang lebih besar dalam meningkatkan bisnis di luar negeri untuk industri militer AS.
