Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menghentikan tim pegawai negeri sipil yang paham teknologi yang bantu membangun layanan pelaporan pajak gratis Internal Revenue Service dan merombak situs web di seluruh pemerintahan, kata juru bicara General Service Administration (GSA) pada hari Sabtu (1/3).
Direktur Layanan Transformasi Teknologi GSA Thomas Shedd memberi tahu karyawan tim layanan digital, yang dikenal sebagai 18F, bahwa pekerjaan mereka telah dihentikan karena diidentifikasi sebagai "tidak kritis."
Sekitar 90 karyawan 18F langsung tidak dapat menggunakan perangkat mereka.
GSA mengatakan, tindakan tersebut telah diambil untuk mendukung sejumlah perintah eksekutif, termasuk "Menerapkan Prakarsa Optimalisasi Tenaga Kerja Efisiensi Departemen Pemerintah Presiden," tertanggal 11 Februari.
Baca Juga: Elon Musk Hadir di Rapat Kabinet Perdana Donald Trump, Apa yang Ia Sampaikan?
Miliarder Elon Musk, yang memimpin tim Efisiensi Departemen Pemerintah atawa Departement of Goverment Efficiency (DOGE), di awal bulan ini menanggapi sebuah unggahan di X yang menyebut 18F sebagai "kantor komputer pemerintah sayap kiri" dengan mengatakan bahwa grup tersebut telah "dihapus."
Pertama kali diluncurkan pada tahun 2014 di bawah mantan Presiden Barack Obama, tim 18F ditempatkan di dalam GSA dan membantu lembaga federal meningkatkan layanan digital.
Tim tersebut ditugaskan untuk meningkatkan situs web federal aksesibilitas, memodernisasi teknologi, meningkatkan akses data, dan menjadikan pengalaman layanan pelanggan pemerintah lebih ramah pengguna.
Situs web pajak pengajuan langsung gratis IRS saat ini masih online.
The Washington Post melaporkan, pada hari Sabtu bahwa pejabat dari tim Musk menyatakan minatnya untuk menggunakan catatan pajak pribadi untuk memeriksa pembayaran tunjangan federal untuk penipuan.
Baca Juga: 14 Negara Bagian AS Gugat Elon Musk! Kewenangan DOGE Dituding Melanggar Konstitusi
The New York Times dan Post melaporkan, pada hari Jumat bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri telah meminta IRS untuk mengungkapkan alamat rumah sekitar 700.000 imigran tidak berdokumen yang ingin dideportasi.
Surat kabar mengatakan IRS sejauh ini menolak upaya departemen untuk memverifikasi alamat.
