Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - TOKYO. Indeks harga konsumen (IHK) inti Jepang pada Desember 2021 naik 0,5% dari tahun sebelumnya (yoy). Ini jadi peningkatan untuk bulan kedua berturut-turut dan berada di laju tercepat dalam hampir dua tahun. Hal tersebut juga menjadi tanda meluasnya tekanan inflasi dari kenaikan bahan bakar dan bahan baku.
Walau begitu, kenaikan IHK inti ini kemungkinan tidak akan memicu penarikan segera stimulus moneter oleh Bank of Japan (BOJ). Mengingat, inflasi masih jauh di bawah target 2% dan sebagian besar didorong oleh faktor eksternal daripada permintaan domestik yang kuat.
Tetapi bank sentral akan menghadapi tantangan untuk menjinakkan spekulasi pasar tentang pengetatan dari kebijakan ultra-longgar, karena beberapa analis memperkirakan terdapat sejumlah faktor yang dapat mendorong inflasi konsumen mendekati 2% dalam beberapa bulan mendatang.
Kenaikan indeks harga konsumen inti (CPI), yang mengecualikan makanan segar yang mudah menguap tetapi termasuk biaya energi naik 0,5%. Di bawah perkiraan pasar dengan median untuk kenaikan 0,6%.
Tetapi hasil ini sejalan dengan kenaikan 0,5% pada November, yang merupakan kenaikan tercepat sejak Februari 2020.
Baca Juga: Jepang: Situasi Keamanan di Indo-Pasifik Tidak Stabil dan Semakin Buruk
Jepang belum kebal terhadap dampak inflasi komoditas global dengan harga grosir naik pada kecepatan rekor, mendorong lebih banyak perusahaan untuk menaikkan harga dan sudah mengubah persepsi publik bahwa deflasi akan bertahan.
BOJ menaikkan perkiraan harganya pada hari Selasa tetapi mengatakan tidak terburu-buru untuk mengubah kebijakan ultra-longgarnya dengan pandangan bahwa inflasi dorongan biaya baru-baru ini hanya bersifat sementara.
Gubernur BOJ Haruhiko Kuroda mengatakan, fokus bank sentral adalah untuk meneliti apakah upah akan naik cukup untuk meningkatkan daya beli rumah tangga, memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga dan membantu mempercepat inflasi secara berkelanjutan.
Namun, ada ketidakpastian apakah perusahaan akan mengindahkan permintaan Perdana Menteri Fumiko Kishida untuk menaikkan upah karena biaya input yang sangat tinggi dan lonjakan kasus virus corona baru varian Omicron menekan keuntungan mereka.
