/2021/05/18/1016613850.jpg "Indonesia dan 6 Negara Lain Resmi Gabung Inisiatif “Board of Peace” Trump untuk Gaza")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Indonesia, Pakistan, dan Qatar menyatakan menerima undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk bergabung dengan “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian bagi Gaza, kata para menteri luar negeri negara-negara tersebut dalam pernyataan bersama pada Rabu (21/1/2026).
Melansir Reuters Kamis (22/1/2026), inisiatif ini diluncurkan Trump untuk menyelesaikan konflik global, meski beberapa diplomat menilai hal itu berpotensi mengganggu peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Beberapa sekutu tradisional AS merespons dengan hati-hati atau menolak, sementara negara-negara yang hubungannya dengan Washington sempat tegang, seperti Belarus, menerima undangan tersebut.
Baca Juga: Rupiah Menguat Tipis, Baht Thailand Melemah di Tengah Pergerakan Mata Uang Asia
Apa itu “Board of Peace”?
Trump pertama kali mengusulkan Dewan Perdamaian pada September lalu sebagai bagian dari rencananya mengakhiri perang Gaza. Ia kemudian memperluas mandat dewan ini untuk menangani konflik lain di dunia.
Trump akan menjabat sebagai ketua pertama dewan ini, yang bertugas mempromosikan perdamaian dan menyelesaikan konflik global.
Anggota dewan dibatasi masa jabatan tiga tahun, kecuali membayar US$ 1 miliar untuk mendapatkan keanggotaan permanen. Penasihat awal dewan termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan menantu Trump Jared Kushner.
Baca Juga: Harga Emas Terkoreksi ke US$ 4.799 Kamis (22/1), Usai Trump Lunakkan Ancaman Tarif UE
Negara-negara yang sudah menerima undangan
Hingga Rabu, sekitar 35 pemimpin dunia menyatakan bersedia bergabung dari sekitar 50 undangan yang dikirim.
Di antaranya sekutu Timur Tengah seperti Israel, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Yordania, Qatar, dan Mesir. Anggota NATO Turki dan Hungaria, serta Maroko, Pakistan, Indonesia, Kosovo, Uzbekistan, Kazakhstan, Paraguay, dan Vietnam juga ikut.
Belarus juga menerima undangan meski selama ini terasingkan oleh Barat karena catatan hak asasi manusia dan dukungannya terhadap perang Rusia di Ukraina.
Rusia dan China belum memberikan kepastian apakah akan bergabung, kemungkinan berhati-hati karena kedua negara memiliki hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Baca Juga: Harga Emas Turun, Bursa Saham Menguat Usai Trump Lunakkan Ancaman soal Greenland
Negara-negara yang menolak atau belum menentukan sikap
Norwegia dan Swedia menolak, sementara Italia dan Prancis mempertimbangkan risiko konstitusional atau menolak undangan.
Kanada menyatakan setuju secara prinsip, namun detailnya masih dibahas. Inggris, Jerman, dan Jepang belum menyatakan sikap jelas. Ukraina sedang mempertimbangkan undangan tersebut, sementara Paus Leo menerima undangan dan masih mengevaluasi.
Baca Juga: Harga Chip Memori Melonjak, Prospek Produsen Elektronik Konsumen Makin Suram
Kekuatan Dewan Perdamaian
Dewan ini disahkan oleh Dewan Keamanan PBB hingga 2027 dan awalnya fokus pada Gaza.
Dewan berwenang mengkoordinasikan dana pembangunan kembali Gaza, menerjunkan Pasukan Internasional Stabilisasi sementara, dan melaporkan kemajuan setiap enam bulan.
Meski demikian, kewenangan hukum dan alat penegakan dewan di luar Gaza masih belum jelas.
Menurut piagam dewan, Trump sebagai ketua memiliki kekuasaan eksekutif luas, termasuk hak veto dan memberhentikan anggota, dengan beberapa batasan.
Dewan bertugas menjalankan fungsi pembangunan perdamaian sesuai hukum internasional.
