Sumber: Al Jazeera | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - RABAT. Pemerintah Israel akhirnya secara resmi mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari Maroko. Hal ini dipastikan oleh pemerintah Maroko dan pernyataan dari kantor perdana menteri Israel pada hari Senin (17/7).
Menyusul pernyataan itu, pemerintah Maroko mengatakan bahwa Israel sedang mempertimbangkan untuk membuka konsulat di Dakhla.
Mengutip Al Jazeera, sebuah pernyataan dari istana kerajaan Maroko mengatakan sikap Israel diungkapkan dalam surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk Raja Mohammed VI.
Baca Juga: Israel Memanas, Aksi Protes Anti-Pemerintah Terus Disuarakan
Setelah ini, sikap Israel akan diteruskan ke PBB, organisasi regional dan internasional, serta semua negara yang berhubungan dengan Israel.
"Posisi Israel akan disampaikan ke PBB, organisasi regional dan internasional serta semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel," ungkap istana kerajaan Maroko mengutip surat tersebut.
Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen mengatakan pengakuan Sahara Barat sebagai wilayah Maroko akan memperkuat hubungan antar negara dan memajukan stabilitas regional.
Baca Juga: India dan Uni Emirat Arab Sepakat Pakai Mata Uang Lokal untuk Transaksi Antar Negara
Sengketa Wilayah Sahara Barat
Maroko telah menguasai wilayah Sahara Barat, meski hanya mendapatkan sedikit pengakuan internasional, sejak pemerintahan kolonial Spanyol berakhir pada tahun 1975.
Konflik Sahara Barat adalah konflik berkelanjutan antara Republik Demokratik Arab Sahrawi atau Front Polisario dan Kerajaan Maroko.
Konflik itu dimulai dengan pemberontakan oleh Front Polisario atas pasukan kolonial Spanyol dari tahun 1973 sampai 1975. Konflik berlanjut menjadi Perang Sahara Barat melawan Maroko pada periode 1975-1991.
Baca Juga: China dan Palestina Sepakat Membentuk Kemitraan Strategis
Pada bulan Februari 1976, Front Polisario mendeklarasikan pendirian Republik Demokratik Arab Sahrawi. Berdirinya negara ini mendapat pengakuan terbatas oleh sejumlah negara, namun tidak diakui oleh PBB.
Maroko telah mengklaim otoritas atas Sahara Barat sejak 1975, tetapi PBB tidak mengakui kendali Maroko dan menyebut Sahara Barat sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri.
Dua puluh delapan negara lain, sebagian besar Afrika dan Arab, telah membuka konsulat di kota Dakhla atau Laayoune di Sahara Barat. Oleh Maroko, langkah itu merupakan dukungan nyata untuk kekuasaannya di wilayah tersebut.
