Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Badan intelijen Korea Selatan menyatakan bahwa kondisi buruk bagi warga Korea Utara yang bekerja di luar negeri telah menyebabkan insiden dan kecelakaan.
Sebuah perusahaan perdagangan yang terkait dengan militer Korea Utara dilaporkan mengalami protes dan kerusuhan di Tiongkok.
Sebanyak 3.000 pekerja Korea Utara di Tiongkok melakukan protes bulan lalu karena upah yang tidak dibayar dan dampak lockdown pandemi. Meskipun Reuters tidak dapat mengkonfirmasi protes tersebut secara independen, hal ini menyoroti kondisi pekerja Korea Utara di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui masalah ini. Kedutaan Besar Korea Utara di Beijing dan kantor konsuler di Dandong tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Reuters.
Baca Juga: China Tak Punya Ruang untuk Berkompromi dengan Kemerdekaan Taiwan
Protes besar-besaran yang dilakukan warga Korea Utara jarang terjadi, menunjukkan perselisihan mengenai nasib mereka antara keinginan Tiongkok untuk memulangkan mereka sesuai resolusi PBB dan keinginan Korea Utara untuk mempertahankan jumlah pekerja di sana.
Menurut Laporan Perdagangan Manusia Departemen Luar Negeri AS tahun 2023, Korea Utara menerapkan kontrol ketat terhadap pekerjanya di luar negeri, termasuk menyita 90% gaji mereka untuk pendanaan pemerintah dan sering menghadapi kondisi yang mirip dengan kerja paksa.
Pergerakan baru-baru ini tampaknya memperburuk kondisi, menurut para peneliti. Para pekerja Korea Utara di lebih dari 10 pabrik tekstil di Helong, sebuah kota di provinsi Jilin, melakukan protes keras atas gaji yang belum dibayar.
Seorang diplomat Korea Utara yang menjadi pembelot mengatakan bahwa para pejabat dari konsulat Korea Utara di Tiongkok berusaha menjaga situasi tetap terkendali setelah para pekerja yang marah menyandera beberapa manajer.
Baca Juga: Zona Ekonomi Khusus Korea Utara, Rason, Bersiap untuk Bangkit Kembali
Badan Intelijen Nasional (NIS) Korea Selatan menyatakan bahwa insiden dan kecelakaan telah terjadi karena kondisi hidup buruk para pekerja Korea Utara di luar negeri.
Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 2017 menuntut negara-negara memulangkan semua pekerja Korea Utara paling lambat bulan Desember 2019, tetapi Tiongkok dan Rusia tampaknya menampung pekerja Korea Utara meskipun ada sanksi.
Diskusi antara Tiongkok dan Korea Utara tampaknya sedang berlangsung, tetapi banyak pekerja Korea Utara yang tidak puas ingin pulang karena perbatasan telah dibuka kembali setelah lockdown pandemi COVID-19.
Namun, rezim Korea Utara ingin menahan mereka di Tiongkok untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah.
