Jelang Pertemuan Trump–Xi, Taiwan Cemas Jadi Komoditas Negosiasi AS

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bagi sekitar 23 juta warga Taiwan, salah satu pertemuan diplomatik paling krusial pada 2026 justru berpotensi berlangsung tanpa kehadiran mereka. Kekhawatiran ini mencuat menjelang rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Beijing bulan depan, di mana isu Taiwan dipastikan menjadi agenda utama.

Presiden China Xi Jinping secara tegas menempatkan Taiwan sebagai topik sentral dalam pertemuan tersebut. Hal ini menjadi perubahan signifikan dibandingkan pertemuan keduanya di Korea Selatan tahun lalu, di mana isu Taiwan sengaja dikesampingkan.

Pemerintah di Taipei kini mencermati dengan seksama setiap sinyal yang muncul dari Washington. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan perubahan pendekatan kebijakan AS terhadap Taiwan, terutama jika hal itu dikaitkan dengan potensi kesepakatan ekonomi seperti pembelian pesawat atau produk pertanian oleh China.

Sejumlah analis menilai pendekatan transaksional Trump dalam hubungan aliansi dapat membuka ruang kompromi baru. Wu Xinbo, Dekan Institut Studi Internasional Universitas Fudan sekaligus penasihat Kementerian Luar Negeri China, menilai logika Beijing cukup jelas.

“Terkait Taiwan, logikanya sederhana: jika Amerika Serikat tidak ingin berperang besar dengan China terkait Taiwan, maka seharusnya tidak mendukung kemerdekaan Taiwan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Trump tidak memiliki kepentingan untuk terlibat dalam konflik besar dengan China. Oleh karena itu, menurutnya, Washington perlu memperjelas bahwa mereka tidak akan mendukung kemerdekaan Taiwan atau mendorong agenda separatis.

Hingga kini, baik Kementerian Luar Negeri China maupun Departemen Luar Negeri AS belum memberikan tanggapan resmi terkait hal tersebut.

Secara resmi, Amerika Serikat tetap berpegang pada kebijakan “One China Policy”, yakni tidak mengambil posisi atas kedaulatan Taiwan, namun hanya mengakui—tanpa menyetujui—klaim China atas pulau tersebut. Washington juga menyatakan tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, tetapi tetap membantu kemampuan pertahanan diri Taipei.

Posisi strategis Taiwan sebagai pusat industri semikonduktor global menjadikannya elemen penting dalam keseimbangan militer di kawasan Pasifik Barat. Para ahli menilai, perubahan sekecil apa pun dalam pernyataan kebijakan AS dapat memengaruhi persepsi Beijing terhadap komitmen Washington, sekaligus memicu kekhawatiran baru di kawasan Asia.

Pemerintahan Trump berulang kali menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan Taiwan, serta terus mengkritik tekanan China terhadap pulau tersebut. Bahkan secara internal, pejabat AS menyebut bahwa dalam satu tahun masa jabatan keduanya, Trump telah menyetujui penjualan senjata ke Taiwan dalam jumlah lebih besar dibandingkan total selama pemerintahan Joe Biden.

Tekanan dan Sinyal China

Dalam pertemuan dengan Biden pada 2024, Xi Jinping sempat meminta perubahan redaksi kebijakan AS menjadi “menentang kemerdekaan Taiwan”. Namun, permintaan tersebut ditolak Washington.

Menjelang kunjungan Trump, sumber-sumber diplomatik menyebut China terus menyampaikan sinyal serupa dalam pembicaraan tingkat teknis, meski detailnya dirahasiakan.

Pejabat Taiwan kini meningkatkan kewaspadaan. Wakil Menteri Dewan Urusan Daratan Taiwan, Shen Yu-chung, menegaskan pihaknya akan mengawasi apakah ada perubahan posisi AS terkait isu Selat Taiwan.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan menyatakan bahwa sejak Trump menjabat kembali, pemerintahannya terus menegaskan dukungan terhadap Taiwan.

China sendiri tidak pernah mengesampingkan opsi penggunaan kekuatan untuk menguasai Taiwan. Latihan militer terakhir digelar pada akhir Desember, tak lama setelah AS mengumumkan paket penjualan senjata senilai US$11 miliar—yang terbesar sepanjang sejarah.

Dalam pendekatan diplomatiknya, Beijing menggunakan kombinasi insentif dan tekanan. Di satu sisi menawarkan kerja sama perdagangan dan pariwisata, di sisi lain dituduh menekan negara lain. Baru-baru ini, Taipei menuding China memengaruhi tiga negara Afrika untuk menolak izin penerbangan Presiden Taiwan Lai Ching-te dalam kunjungannya ke Eswatini.

Komitmen AS Dipertanyakan

Di tengah dinamika ini, diplomat senior AS di Taiwan, Raymond Greene, berupaya menenangkan situasi dengan menegaskan bahwa komitmen Washington tetap “rock solid”, termasuk dalam kerangka Taiwan Relations Act yang mengatur penjualan senjata.

Mantan penasihat Trump, Robert O’Brien, juga menegaskan bahwa Trump tidak ingin menjadi presiden AS pertama yang “kehilangan Taiwan”.

Bagi Amerika Serikat, Taiwan bukan hanya isu politik, tetapi juga strategis. Pulau ini menjadi lokasi penting bagi fasilitas radar dan intelijen yang memantau aktivitas China.

“Apakah Amerika Serikat benar-benar ingin kehilangan salah satu lokasi terbaiknya untuk mengumpulkan intelijen tentang China?” ujar seorang sumber keamanan Barat.