Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NAYPYTAW. Pihak berwenang Myanmar telah membuka kasus korupsi baru terhadap pemimpin yang digulingkan, Aung San Suu Kyi. Media pemerintah melaporkan pada hari Kamis (10/6/2021), Myanmar menuduh Suu Kyi menyalahgunakan wewenangnya dan menerima suap, tuduhan yang menurut kepala pengacaranya "tidak masuk akal".
Reuters memberitakan, kasus korupsi tersebut adalah yang terbaru dari serangkaian kasus yang dituduhkan terhadap pemimpin terpilih Suu Kyi, 75 tahun, yang digulingkan dalam kudeta 1 Februari. Kudeta itu telah menjerumuskan Myanmar ke dalam kekacauan, di mana marak terjadi aksi demonstrasi dan kerusuhan di daerah-daerah.
Media yang dikendalikan Junta mengutip Komisi Anti-Korupsi memberitakan, kasus baru terhadap Suu Kyi terkait dengan penyalahgunaan tanah untuk yayasan amal Daw Khin Kyi, yang dia pimpin dan secara ilegal menerima uang sebesar US$ 600.000 dan 11,4 kg emas.
"Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi menggunakan jabatannya. Jadi dia didakwa dengan UU Antikorupsi pasal 55," kata media yang dikendalikan junta, Global New Light of Myanmar.
Baca Juga: Ratusan ribu guru di Myanmar diskors karena mengikuti aksi anti kudeta militer
Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.
Pengacara utama Suu Kyi mengatakan bahwa sejauh yang dia ketahui, penyelidikan korupsi terus berlanjut dan tidak ada di pengadilan. Dia menggambarkan tuduhan itu sebagai hal yang tidak masuk akal.
"Dia mungkin memiliki cacat tetapi keserakahan pribadi dan korupsi bukanlah sifatnya. Mereka yang menuduhnya serakah dan korupsi seperti meludah ke langit," kata Khin Maung Zaw dalam sebuah pesan kepada Reuters.
Baca Juga: Kurang dukungan, PBB tunda pemungutan suara terkait embargo senjata ke Myanmar
Yayasan Daw Khin Kyi didirikan atas nama mendiang ibu Suu Kyi untuk membantu mengembangkan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di Myanmar, salah satu negara termiskin di Asia.
Kasus-kasus yang dihadapi Suu Kyi berkisar dari melanggar protokol virus corona saat berkampanye dan secara ilegal memiliki radio walkie-talkie hingga melanggar Undang-Undang Rahasia Resmi. Para pendukungnya mengatakan kasus-kasus itu bermotif politik.
Tentara mengatakan mereka mengambil alih kekuasaan dengan paksa karena partai Suu Kyi curang dalam pemilihan November, sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan sebelumnya dan pemantau internasional.
Sementara itu, upaya diplomatik untuk menemukan jalan keluar dari krisis Myanmar belum membuahkan hasil. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu mendesak implementasi konsensus lima poin yang dicapai oleh para pemimpin Asia Tenggara pada bulan April, yang berpusat pada dialog multi-partai dan mengakhiri kekerasan.
Baca Juga: Ledakan dari bom parsel di Myanmar telah menewaskan lima orang
Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara Barat, dan China semuanya mendukung upaya Asia Tenggara untuk menengahi krisis. Akan tetapi, junta tidak terlalu memperhatikan hal itu dan malah memuji kemajuan rencana lima langkahnya sendiri untuk menggelar pemilihan baru.
Tetapi tentara telah gagal untuk melakukan kontrol di Myanmar. Adanya perlawanan baik secara damai maupun dengan kekerasan, melumpuhkan ekonomi Myanmar. Muncul pula serangan gerilya terhadap pasukan keamanan di perbatasan, termasuk di daerah sipil.
Pertempuran telah berkecamuk antara militer dan Pasukan Pertahanan Rakyat yang baru dibentuk, pada hari Kamis. Disebutkan, pertempuran yang terjadi di Negara Bagian Chin itu telah menewaskan 17 tentara pemerintah.
