Ketergantungan Militer AS pada Starlink Disorot Usai Gangguan Drone Angkatan Laut

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketergantungan militer Amerika Serikat terhadap layanan satelit SpaceX kembali menjadi sorotan setelah gangguan jaringan Starlink sempat menghentikan operasi kapal nirawak Angkatan Laut AS di lepas pantai California.

Insiden tersebut terjadi pada Agustus tahun lalu ketika Angkatan Laut AS tengah menguji kapal nirawak yang dirancang untuk memperkuat kemampuan militer dalam potensi konflik dengan China.

Gangguan global pada jaringan Starlink yang memengaruhi jutaan pengguna menyebabkan sekitar dua lusin kapal nirawak terapung tanpa kendali selama hampir satu jam.

Menurut dokumen internal Angkatan Laut AS yang ditinjau Reuters, gangguan itu merupakan salah satu dari beberapa masalah dalam pengujian yang berkaitan dengan Starlink. Operator dilaporkan kehilangan koneksi dengan kapal otonom sehingga operasi harus dihentikan sementara.

Ketergantungan terhadap Starlink dinilai menimbulkan risiko besar karena layanan tersebut menjadi titik kegagalan tunggal (single point of failure) dalam sejumlah program militer penting.

SpaceX Makin Dominan di Sektor Pertahanan

Dominasi SpaceX di sektor pertahanan dan antariksa semakin menguat menjelang rencana penawaran saham perdana yang diperkirakan mencapai valuasi US$ 2 triliun pada musim panas tahun ini.

Perusahaan milik Elon Musk itu telah menjadi mitra penting pemerintah AS melalui berbagai teknologi, mulai dari komunikasi satelit, peluncuran roket, hingga kecerdasan buatan militer.

Secara khusus, Starlink memainkan peran penting dalam program drone, pelacakan rudal, hingga sistem komunikasi militer. Jaringan satelit orbit rendah milik SpaceX kini memiliki hampir 10.000 satelit, menjadikannya salah satu konstelasi terbesar di dunia.

Analis dari Center for Strategic and International Studies, Clayton Swope, mengatakan bahwa tanpa Starlink, pemerintah AS tidak akan memiliki akses ke jaringan komunikasi orbit rendah berskala global.

Namun, insiden pada program drone Angkatan Laut menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada satu penyedia teknologi dapat menimbulkan kerentanan strategis bagi Pentagon.

Kekhawatiran atas Ketergantungan pada Satu Perusahaan

Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat telah memperingatkan Pentagon mengenai risiko bergantung pada satu perusahaan yang dipimpin orang terkaya di dunia untuk menyediakan kapabilitas keamanan nasional.

Kekhawatiran tersebut semakin besar setelah laporan Reuters tahun lalu mengungkap bahwa Elon Musk pernah mematikan akses Starlink bagi pasukan Ukraina saat mereka berupaya merebut kembali wilayah dari Rusia.

Selain itu, SpaceX juga pernah mendapat kritik di Taiwan terkait dugaan pembatasan layanan satelit bagi personel militer AS di wilayah tersebut. Tuduhan itu sempat memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan kontraktual perusahaan terhadap pemerintah AS.

Meski menghadapi persaingan dari Amazon, yang baru saja mengumumkan akuisisi perusahaan satelit Globalstar senilai US$ 11,6 miliar, SpaceX masih jauh memimpin dalam sektor komunikasi orbit rendah.

Selain layanan satelit, SpaceX juga mendominasi pasar peluncuran roket dan menyediakan layanan komunikasi melalui Starlink serta jaringan khusus keamanan nasional bernama Starshield.

Bulan lalu, U.S. Space Force kembali menunjuk roket SpaceX untuk misi peluncuran GPS karena gangguan pada roket Vulcan milik usaha patungan Boeing dan Lockheed Martin melalui United Launch Alliance.

Gangguan Starlink dalam Uji Drone

Dalam pengujian Angkatan Laut AS pada April 2025 di California, Starlink dilaporkan kesulitan menjaga koneksi jaringan akibat tingginya penggunaan data untuk mengendalikan beberapa sistem drone sekaligus.

Laporan keselamatan Angkatan Laut menyebut bahwa ketergantungan terhadap Starlink memperlihatkan keterbatasan ketika harus menangani beban banyak kendaraan nirawak secara bersamaan.

Selain masalah pada Starlink, laporan tersebut juga menyoroti kendala pada radio buatan Silvus Technologies dan sistem jaringan dari Viasat.

Meski demikian, sejumlah analis menilai manfaat Starlink masih lebih besar dibanding risikonya. Biaya yang murah, jangkauan global, dan kemudahan akses membuat layanan tersebut tetap menjadi pilihan utama bagi militer AS.

Pakar perang otonom dari Hudson Institute, Bryan Clark, mengatakan kerentanan semacam itu tetap dapat diterima karena manfaat yang diberikan jauh lebih besar.

Menurutnya, keunggulan utama Starlink adalah jangkauan luas dan ketersediaannya yang hampir tidak tertandingi di pasar saat ini.