Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
Sebelumnya, Mahathir disebut-sebut mengusulkan pemerintahan koalisi persatuan nasional yang non-partisan. Namun, gagasan ini ditentang sejumlah partai politik.
Partai politik terbesar Malaysia, UMNO misalnya menganggap gagasan koalisi persatuan nasional sebagai kemunafikan karena Mahathir telah gagal memimpin koalisi Pakatan Harapan yang berujung bubarnya pemerintahan.
Baca Juga: Galang kekuatan, Mahathir Mohamad akan bentuk pemerintahan persatuan nasional
UMNO mengusulkan parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum (pemilu).
Namun, analis politik mengatakan, pemerintah non-partisan dapat mengangkat keterbatasan kepemimpinan koalisi tunggal dan bisa membebaskan Mahathir dari masalah-masalah pelik seperti ras, agama dan perpecahan partai yang menggerogoti sebagian besar selama 22 bulan kekuasaan Pakatan Harapan.
Selain itu juga memungkinkann pemerintah fokus pada lebih banyak tekanan masalah seperti ekonomi dan reformasi.
"Sementara banyak anggota parlemen yang menginginkan Mahathir untuk melanjutkan sebagai perdana menteri, masih belum jelas apa yang menjadi komposisi pasti dari koalisi baru dan apakah akan memiliki tujuan, kebijakan atau prioritas di luar apa yang Mahathir inginkan," kata analis politik Amir Fareed Rahim seperti dikutip Malay Mail, Rabu (26/2).
Menurut dia, gagasan pemerintahan persatuan non-partisan telah dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu opsi pada tahap ini.
Baca Juga: Mahathir memperkuat cengkeramannya di tengah kekacauan politik Malaysia
