Reporter: Khomarul Hidayat | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Koalisi Pakatan Harapan mengusulkan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim sebagai perdana menteri berikutnya ketika mereka bertemu Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong.
Dalam sebuah pernyataan, koalisi tiga partai itu menyatakan telah berusaha untuk membawa Mahathir Mohamad kembali dan mengundangnya untuk memimpin rapat dewan presidensial Pakatan Harapan setelah intrik poltik meletus.
Baca Juga: UMNO: Mahathir telah gagal, kami tidak ingin pemerintahan munafik dibentuk
Namun, Pakatan Harapan menyebut Mahathir menolak hadir.
"Dengan demikian, dewan presiden Pakatan Harapan memutuskan kemarin bahwa calon perdana menteri yang diusulkan Pakatan Harapan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim," sebut koalisi tersebut seperti dilaporkan Malay Mail, Rabu (26/2).
Perkembangan terbaru ini bisa berarti tidak ada kandidat yang menguasai mayoritas parlemen federal. UMNO dan Partai Islam Se-Melayu (PAS) telah menarik dukungan mereka untuk Mahathir dan menuntut pemilu.
Anggota parlemen yang dikonfirmasi akan mendukung Mahathir adalah partai-partai politik dari Sarawak dan Sabah, Bersatu dan 11 pembelot dari PKR. Kalau dihitung jumlahnya kurang dari 60 kursi dari 112 kursi yang dibutuhkan untuk bisa memimpin pemerintahan.
Baca Juga: Anwar Ibrahim makin didorong untuk gantikan Mahathir sebagai perdana menteri Malaysia
Sebelumnya, Mahathir disebut-sebut mengusulkan pemerintahan koalisi persatuan nasional yang non-partisan. Namun, gagasan ini ditentang sejumlah partai politik.
Partai politik terbesar Malaysia, UMNO misalnya menganggap gagasan koalisi persatuan nasional sebagai kemunafikan karena Mahathir telah gagal memimpin koalisi Pakatan Harapan yang berujung bubarnya pemerintahan.
Baca Juga: Galang kekuatan, Mahathir Mohamad akan bentuk pemerintahan persatuan nasional
UMNO mengusulkan parlemen dibubarkan dan diadakan pemilihan umum (pemilu).
Namun, analis politik mengatakan, pemerintah non-partisan dapat mengangkat keterbatasan kepemimpinan koalisi tunggal dan bisa membebaskan Mahathir dari masalah-masalah pelik seperti ras, agama dan perpecahan partai yang menggerogoti sebagian besar selama 22 bulan kekuasaan Pakatan Harapan.
Selain itu juga memungkinkann pemerintah fokus pada lebih banyak tekanan masalah seperti ekonomi dan reformasi.
"Sementara banyak anggota parlemen yang menginginkan Mahathir untuk melanjutkan sebagai perdana menteri, masih belum jelas apa yang menjadi komposisi pasti dari koalisi baru dan apakah akan memiliki tujuan, kebijakan atau prioritas di luar apa yang Mahathir inginkan," kata analis politik Amir Fareed Rahim seperti dikutip Malay Mail, Rabu (26/2).
Menurut dia, gagasan pemerintahan persatuan non-partisan telah dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu opsi pada tahap ini.
Baca Juga: Mahathir memperkuat cengkeramannya di tengah kekacauan politik Malaysia
