Sumber: CNA | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemerintah Korea Selatan telah menyetujui 3 Juni 2025 sebagai tanggal pemilihan presiden dadakan, menyusul pemecatan Yoon Suk Yeol dari jabatannya minggu lalu karena deklarasi darurat militer yang tidak bertahan lama.
Melansir dari CNA,kabinet menyetujui tanggal tersebut pada Selasa (8 April) setelah berdiskusi dengan Komisi Pemilihan Umum Nasional karena mereka perlu menyetujui hari libur umum untuk pemilihan umum.
Yoon diberhentikan oleh Mahkamah Konstitusi karena melanggar tugas resminya dengan mengeluarkan dekrit darurat militer pada 3 Desember 2024 dan memobilisasi pasukan dalam upaya menghentikan proses parlemen.
Undang-undang tersebut mengharuskan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari jika jabatan tersebut kosong.
Baca Juga: LG Energy Solution Bukukan Kenaikan Laba Operasional 138% pada Kuartal I
Korea Selatan telah menghadapi kekacauan politik selama berbulan-bulan sejak Yoon mengejutkan negara itu dengan mengumumkan darurat militer, yang memicu pemakzulannya oleh parlemen dan pemakzulan pemimpin sementara Perdana Menteri Han Duck-soo.
Pemakzulan Han kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan ia akan terus menjabat sebagai penjabat presiden hingga pemilihan umum.
Kekosongan kekuasaan di pucuk pimpinan pemerintah Korea Selatan telah membayangi upaya Seoul untuk menghadapi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah meningkatnya tarif AS dan melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.
Lee Jae-myung, pemimpin populis dari Partai Demokrat liberal yang kalah tipis dari Yoon pada tahun 2022, adalah calon terdepan tetapi menghadapi tantangan hukum sendiri dalam berbagai persidangan atas tuduhan termasuk melanggar undang-undang pemilu dan penyuapan.
Kaum konservatif memiliki banyak kandidat.
Menurut jajak pendapat Gallup yang diterbitkan pada tanggal 4 April, 34 persen responden mendukung Lee sebagai pemimpin berikutnya, 9 persen mendukung Menteri Buruh konservatif Kim Moon-soo, 5 persen mantan pemimpin partai berkuasa Han Dong-hoon, 4 persen walikota Daegu Hong Joon-pyo, dan 2 persen walikota Seoul Oh Se-hoon.
Baca Juga: Nintendo Bakal Umumkan Harga dan Tanggal Perilisan Switch 2 Besok
