Sumber: Newsweek,Reuters | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Parlemen Korea Selatan pada Jumat memutuskan untuk memakzulkan Presiden Sementara Han Duck-soo, hanya beberapa hari setelah pendahulunya, Yoon Suk Yeol, dimakzulkan karena memberlakukan darurat militer singkat.
Langkah ini menambah ketegangan politik di negara yang kini berada di bawah sorotan dunia internasional.
Latar Belakang Pemakzulan
Pemakzulan Han Duck-soo dipelopori oleh blok oposisi liberal yang dipimpin oleh Partai Demokrat, yang menguasai Majelis Nasional. Tuduhan terhadap Han terkait kegagalannya untuk segera mengisi tiga posisi kosong di Mahkamah Konstitusi, yang dianggap dapat memengaruhi proses hukum terhadap Yoon Suk Yeol.
Baca Juga: Krisis Politik Korea Selatan: Parlemen Putuskan Nasib Penjabat Presiden Han Duck-soo
Han bersama partainya, Partai Kekuatan Rakyat yang konservatif, menolak tekanan untuk menunjuk hakim baru tanpa kesepakatan bipartisan. Namun, oposisi menuduh Han menggunakan alasan tersebut sebagai taktik untuk mengulur waktu.
Dalam pemungutan suara yang dilakukan pada Jumat, Majelis Nasional memutuskan dengan suara bulat, 192-0, untuk memakzulkan Han. Anggota dari partai pemerintah memboikot proses tersebut dan menuntut pengunduran diri Woo Won-shik, Ketua Parlemen yang mendukung pemakzulan.
Dengan pemakzulan Han, Choi Sang-mok, yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri bidang ekonomi sekaligus Menteri Keuangan, kini menjadi Presiden Sementara Korea Selatan.
Dampak dan Kepentingan Strategis
Keputusan akhir atas pemakzulan Yoon Suk Yeol kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi, yang membutuhkan dukungan dari setidaknya enam dari sembilan hakim untuk secara resmi mengesahkan pemakzulan tersebut.
Baca Juga: Krisis Politik: Parlemen Korea Selatan Pecat Presiden Sementara Han Duck-soo
Namun, dengan tiga posisi hakim yang kosong, Mahkamah menghadapi tantangan dalam mempertahankan netralitasnya. Di sisi lain, kasus pemakzulan terhadap Han juga akan ditinjau oleh badan yang sama, menciptakan kompleksitas lebih lanjut dalam krisis ini.
Krisis politik ini telah mengguncang pasar keuangan Korea Selatan dan menimbulkan kekhawatiran di negara-negara tetangga, termasuk AS, China, dan Jepang. Diplomasi Korea Selatan saat ini bekerja keras untuk meyakinkan bahwa krisis politik tidak akan mengganggu hubungan internasional yang sudah terjalin.
Pernyataan Para Pemimpin
Dalam pidato kepada bangsa, Choi Sang-mok menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nasional. Pemerintah berjanji akan melakukan yang terbaik untuk memastikan stabilitas nasional.
Choi juga menginstruksikan Dewan Keamanan Nasional untuk tetap waspada terhadap kemungkinan provokasi dari Korea Utara.
Postur kesiagaan harus dipertahankan untuk mencegah langkah gegabah Korea Utara dan menjaga keamanan berdasarkan aliansi yang kuat antara Korea Selatan dan AS.
Baca Juga: Mengapa Nasib Krisis Politik Korea Selatan Kini di Tangan Mahkamah Konstitusi?
Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?
Sidang kedua di Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan Yoon dijadwalkan pada 3 Januari. Tuduhan terhadap Yoon meliputi pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan, setelah ia memberlakukan darurat militer singkat pada 3 Desember yang memicu protes besar di Seoul.
Berbagai lembaga, termasuk biro anti-korupsi, kepolisian, dan Kementerian Pertahanan, sedang menyelidiki tuduhan terhadap Yoon. Yoon telah membantah semua tuduhan dan menolak bekerja sama dengan jaksa.
Pemerintahan Choi Sang-mok kini menghadapi tugas berat untuk menstabilkan politik domestik sekaligus menjaga kredibilitas internasional Korea Selatan.
