Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pada Jumat, parlemen Korea Selatan memulai sesi penting untuk memutuskan apakah Han Duck-soo, yang menjabat sebagai presiden sementara, akan diimpeach.
Han menggantikan Presiden Yoon Suk Yeol yang diberhentikan sejak 14 Desember setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial pada 3 Desember. Langkah ini telah membawa Korea Selatan, salah satu negara demokrasi yang dulu dianggap sukses, ke dalam situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pemimpin oposisi, Lee Jae-myung, dari Partai Demokrat yang menguasai mayoritas parlemen, menegaskan tekadnya untuk menggulingkan Han. Dalam pidatonya, Lee menyebut Han sebagai pelaku "pemberontakan" dan menyerukan pembersihan total terhadap kekuatan-kekuatan yang ia anggap merusak stabilitas negara.
"Satu-satunya cara untuk menormalkan negara adalah dengan segera mencabut kekuatan pemberontakan," tegas Lee.
Baca Juga: Presiden Yoon Abaikan Panggilan Kedua dari Jaksa Terkait Darurat Militer di Korsel
Dukungan Publik dan Reaksi Pemerintah
Langkah untuk mengimpeach Han mendapatkan dukungan besar dari masyarakat, berdasarkan hasil survei opini publik setelah upaya darurat militer Yoon. Namun, Han menolak permintaan untuk segera mengisi kekosongan tiga hakim di Mahkamah Konstitusi, dengan alasan bahwa hal tersebut melampaui perannya sebagai presiden sementara.
Jika Han diberhentikan, Menteri Keuangan Choi Sang-mok akan mengambil alih jabatan presiden sementara sesuai undang-undang. Namun, Choi memperingatkan bahwa langkah ini dapat merusak kredibilitas ekonomi Korea Selatan yang saat ini dalam situasi darurat nasional.
"Ekonomi dan mata pencaharian rakyat berjalan di atas lapisan es tipis," kata Choi, menyerukan semua pihak politik untuk menarik rencana tersebut.
Ketidakpastian politik ini telah menyebabkan pelemahan won Korea Selatan ke titik terendah sejak Maret 2009, yaitu 1.486,7 per dolar AS. Analis menyatakan bahwa sentimen negatif ini sulit dibalikkan selama ketidakstabilan politik terus berlangsung.
Baca Juga: Partai Oposisi Ajukan Mosi Pemaksulan Presiden Korea Selatan Han Duck-soo
Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Yoon Suk Yeol
Pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menggelar sidang pertama untuk meninjau impeachment terhadap Presiden Yoon. Mahkamah memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan dipulihkan atau diberhentikan secara permanen. Jika Yoon diberhentikan, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam 60 hari.
Dalam sidang persiapan, Hakim Cheong Hyung-sik menegaskan bahwa pengadilan akan mempercepat proses mengingat pentingnya kasus ini, meskipun tim hukum Yoon meminta penundaan untuk mempersiapkan pembelaan.
Deklarasi darurat militer pada 3 Desember oleh Yoon Suk Yeol mengejutkan negara dan dunia. Langkah ini diklaim untuk mengatasi kebuntuan politik dan menghadapi "kekuatan anti-negara."
Militer dikerahkan ke berbagai institusi, termasuk majelis nasional, komisi pemilihan umum, dan media. Namun, hanya dalam waktu enam jam, Yoon mencabut perintah tersebut setelah mendapatkan penolakan dari 190 anggota parlemen.
Langkah kontroversial ini memicu penyelidikan kriminal terhadap Yoon dan pejabat seniornya atas tuduhan pemberontakan.
Baca Juga: Politik Korsel Memanas! Giliran Penjabat Presiden Han Duck-soo Terancam Dimakzulkan
Krisis Terbesar Sejak 1987
Krisis politik saat ini dianggap sebagai yang terburuk sejak 1987, ketika protes besar memaksa pemerintahan militer untuk menerima amandemen konstitusi yang memungkinkan pemilihan presiden secara langsung.
Deklarasi darurat militer oleh Yoon dan dampaknya mencerminkan tantangan besar terhadap stabilitas demokrasi Korea Selatan.
