Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Pemerintah Korea Utara mengatakan pada hari Sabtu (27/3/2021) bahwa pemerintahan AS Joe Biden telah mengambil langkah pertama yang salah dan mengungkapkan "permusuhan yang mendalam" dengan mengkritik uji coba rudal pertahanan diri.
Reuters memberitakan, Korea Utara pada hari Jumat mengatakan telah meluncurkan jenis baru rudal balistik taktis jarak pendek. Biden mengatakan tes itu melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, dia tetap terbuka untuk diplomasi dengan Pyongyang.
Ri Pyong Chol, sekretaris Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa di Korut, mengatakan uji coba itu bersifat pertahanan diri terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan latihan militer gabungan dan senjata canggih mereka.
"Kami mengungkapkan keprihatinan mendalam kami atas kepala eksekutif AS yang menyalahkan uji coba rutin, pelaksanaan hak negara kami untuk membela diri, sebagai pelanggaran 'resolusi' PBB dan secara terbuka mengungkapkan permusuhannya yang mendalam," kata Ri dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh kantor berita resmi KCNA.
Baca Juga: Korea Utara menuduh Dewan Keamanan PBB menerapkan standar ganda atas uji coba rudal
Dia menambahkan, pernyataan Biden adalah "pelanggaran tersembunyi atas hak negara Korea Utara untuk membela diri dan provokasi.
"Washington mungkin akan menghadapi sesuatu yang tidak baik jika terus membuat pernyataan yang tidak dipikirkan sebelumnya," tambah Ri seperti dilansir Reuters.
Dia menambahkan, "Kami sama sekali tidak mengembangkan senjata untuk menarik perhatian seseorang atau mempengaruhi kebijakannya. Saya pikir pemerintahan AS yang baru jelas mengambil langkah pertama yang salah.
Baca Juga: Terkuak, ini alasan Kim Jong-un kembali tak hadir dalam uji coba rudal Korea Utara
Dia menuduh pemerintahan Biden memanfaatkan setiap kesempatan untuk memprovokasi Pyongyang dengan mencapnya sebagai "ancaman keamanan."
Uji coba rudal tersebut dilakukan hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk menangani denuklirisasi Korea Utara dan mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang "sistemik dan meluas" selama kunjungan ke Seoul dengan Menteri Pertahanan Lloyd Austin.
Korea Utara juga mengecam Korea latihan militer bersama Korea Selatan-AS yang berakhir pada pekan lalu.
Ri mengatakan Washington bersikeras pada "logika seperti gangster" untuk dapat membawa aset nuklir strategis ke Korea Selatan dan menguji rudal balistik antarbenua sesuai keinginannya, tetapi melarang Korea Utara untuk menguji bahkan senjata taktis.
Baca Juga: Sehari setelah Korea Utara tembakkan rudal, Kim Jong Un muncul ke publik
"Kami tahu betul apa yang harus kami lakukan. Kami akan terus meningkatkan kekuatan militer kami yang paling menyeluruh dan luar biasa," imbuh Ri.
Kim Dong-yup, seorang profesor di Universitas Kyungnam di Seoul, mengatakan pernyataan Ri berarti Korea Utara berpotensi meningkatkan ketegangan militer dalam beberapa bulan mendatang dengan mengembangkan dan menguji senjata canggih.
Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington mengatakan dalam sebuah laporan pada hari Jumat bahwa citra satelit komersial menunjukkan Korea Utara terus menghasilkan konsentrat uranium, yang digunakan untuk membuat senjata nuklir, selama delapan bulan terakhir, meskipun belum menguji bom apa pun sejak 2017.
