China Andalkan Belanja Infrastruktur untuk Topang Ekonomi, Bukan Stimulus Jumbo

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pemerintah China kembali menegaskan komitmennya menopang perekonomian yang melambat, namun belum berencana meluncurkan stimulus fiskal berskala besar.

Dalam rapat Politbiro Partai Komunis China pada Kamis (30/7/2026), para pemimpin negara itu memilih mempercepat realisasi belanja fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur yang sudah dianggarkan hingga akhir tahun, alih-alih mengumumkan paket stimulus baru.

Baca Juga: AFC Kecam FIFA, Tolak Rencana Penjualan Kepemilikan Piala Dunia ke Investor Swasta

Keputusan tersebut muncul setelah data yang dirilis awal bulan ini menunjukkan ekonomi China hanya tumbuh 4,3% pada kuartal II-2026, laju paling lambat dalam lebih dari tiga tahun.

Angka itu juga berada di bawah batas bawah target pertumbuhan ekonomi tahunan pemerintah yang berada di kisaran 4,5%–5,0%.

Meski demikian, para analis menilai pemerintah Beijing masih memiliki ruang bernapas karena pertumbuhan ekonomi pada awal tahun lebih kuat dari perkiraan.

Kepala Riset Makro Asia OCBC Bank Tommy Xie mengatakan, hasil rapat Politbiro tidak menghadirkan kebijakan stimulus besar yang mengejutkan pasar.

"Tidak ada stimulus besar, sesuai dengan perkiraan kami bahwa dukungan kebijakan akan tetap difokuskan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak turun lebih dalam, bukan memberikan stimulus berskala besar," ujarnya.

Menurut Xie, pemerintah masih memiliki fleksibilitas dalam menggunakan berbagai instrumen kebijakan.

Namun pada kuartal III, fokus utama kemungkinan adalah mempercepat pelaksanaan kebijakan yang sudah ada.

Baca Juga: Yield Obligasi AS 30 Tahun Sentuh Level Tertinggi 19 Tahun, Ini Pemicunya

Fokus Atasi Persaingan Harga dan Percepat Infrastruktur

Dalam pernyataan resminya yang dikutip kantor berita Xinhua, Politbiro mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian China.

Pemerintah juga menegaskan perlunya mempercepat realisasi belanja fiskal.

Beijing masih membatasi pemberian stimulus besar karena berupaya mengatasi persoalan kelebihan kapasitas produksi di sektor industri serta mendorong pemerintah daerah yang memiliki utang tinggi agar tetap disiplin dalam pengeluaran.

Politbiro juga menyatakan akan terus memberantas persaingan yang disebut sebagai involution, yaitu perang harga antarprodusen untuk merebut pangsa pasar yang menggerus keuntungan perusahaan.

Meski banyak ekonom menilai perang harga dipicu oleh kelebihan kapasitas produksi, pemerintah China tetap menolak anggapan tersebut.

Sebagian besar analis menilai percepatan proyek infrastruktur yang telah masuk dalam anggaran dapat menjaga pertumbuhan ekonomi tanpa memperlebar defisit fiskal.

Ekonom Senior Economist Intelligence Unit (EIU) Xu Tianchen mengatakan, China masih memiliki ruang fiskal yang cukup besar.

Sementara itu, Kepala Ekonom JD.com, Jianguang Shen, menilai penerbitan obligasi dan realisasi belanja pemerintah sepanjang semester pertama berjalan lebih lambat dari rencana sehingga pemerintah masih memiliki ruang untuk mempercepat pengeluaran pada paruh kedua tahun ini.

Menurut Shen, belanja tersebut kemungkinan difokuskan pada inisiatif "enam jaringan", yakni pembangunan jaringan air, logistik, pipa bawah tanah, jaringan listrik, telekomunikasi, dan pusat komputasi.

Media pemerintah sebelumnya menyebut China berencana menggelontorkan sekitar US$ 1 triliun untuk proyek-proyek tersebut sepanjang tahun ini.

Baca Juga: AS Serang Puluhan Target IRGC, Konflik Timur Tengah Kian Memanas

Konsumsi Domestik Masih Menjadi Tantangan

Perlambatan ekonomi China pada kuartal II terutama disebabkan lemahnya konsumsi rumah tangga, meskipun sektor manufaktur dan ekspor masih mencatatkan kinerja yang kuat.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran mengenai keberlanjutan model pertumbuhan ekonomi China yang dinilai terlalu bergantung pada sektor produksi.

Di tengah fokus pemerintah mengembangkan manufaktur berteknologi tinggi dan riset teknologi, lemahnya pasar tenaga kerja, pertumbuhan pendapatan yang lambat, serta krisis sektor properti masih membebani daya beli masyarakat.

Baca Juga: ​Apple Upgrade Resmi Meluncur, iPhone hingga Mac Kini Bisa Disewa Bulanan

Akibatnya, China semakin mengandalkan pasar luar negeri untuk menyerap hasil produksinya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mitra dagang karena dinilai dapat menekan industri dan pasar tenaga kerja di negara lain.

Kemajuan China di bidang kecerdasan buatan (AI) dan ekspor juga belum mampu mendorong pemulihan konsumsi domestik.

Jutaan pekerja beralih dari pekerjaan formal ke sektor ekonomi fleksibel (gig economy) setelah sektor properti memangkas lapangan kerja, industri manufaktur melakukan pemutusan hubungan kerja akibat kelebihan kapasitas, serta adopsi AI memperlambat penciptaan lapangan kerja bagi pekerja kantoran.

Banyak pekerja di sektor tersebut bekerja dalam jam panjang dengan pendapatan rendah dan perlindungan sosial yang terbatas sehingga lebih memilih menabung dibandingkan meningkatkan konsumsi.

Politbiro berjanji akan meningkatkan permintaan domestik, memperkuat dukungan lapangan kerja bagi kelompok prioritas, serta melindungi hak pekerja di sektor kerja fleksibel dan bentuk pekerjaan baru.

Namun, pemerintah belum menjelaskan langkah konkret yang akan ditempuh.

Baca Juga: Brescia Bangkrut Setelah 114 Tahun: Klub Baggio, Guardiola, Balotelli Terlilit Utang

Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang menilai, pemerintah memang kembali menegaskan pentingnya meningkatkan permintaan domestik.

Namun, fokus kebijakannya masih lebih diarahkan pada peningkatan penyediaan barang dan jasa bagi konsumen, bukan pada kebijakan yang secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat.