Sumber: CNBC | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - BEIRUT. Lebanon dijadwalkan akan mendeklarasikan ekononomi negaranya dalam keadaan darurat. Pemerintah Lebanon juga berencana mempercepat reformasi sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian yang tengah goyang.
Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menekankan pentingnya memangkas defisit neraca perdagangan pada Senin, setelah menggelar pertemuan dengan kabinet dan pimpinan politik.
Pertemuan itu dilakukan di tengah tingginya ketegangan di perbatasan bagian selatan Lebanon antara Hezbollah dan Israel. Ini bukanlah pertemuan resmi kementerian, namun dilihat sebagai langkah penting untuk mencapai konsensus di pemerintahan.
Baca Juga: Krisis ekonomi kian parah, Argentina terapkan kebijakan kontrol mata uang
"Mereka yang ikut dalam pertemuan di istana, mereka bukan pejabat pemerintahan yang dapat, menurut konstitusi, mengambil keputusan. Namun mereka adalah pimpinan dari semua komunitas relijius di Libanon, dan sekte, yang menjalankan pemerintahan dan yang mewakili pemerintah," jelas Sarkis Naoum, analis politik dan kolumnis senior harian An Nahar kepada CNBC.
"Itu sebabnya, keputusan mereka lebih baik dan berpengaruh, dan mungkin (lebih) menjanjikan dibanding dengan hasil diskusi di Kementerian," tambahnya.
Baca Juga: Sembilan sinyal resesi Amerika ini kembali menyala merah
Lebanon merupakan salah satu negara yang tingkat utangnya terbesar di dunia. Data yang dihimpun CNBC dari Badan Moneter Internasional (IMF) menunjukkan, tingkat utang publik Libanon setara dengan 150% dari tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) mereka.
Negara kecil mideterania yang berbatasan dengan Israel di bagian selatan dan Suria di bagian timur ini, meloloskan anggaran belanja negara pada Juli. Harapannya, kebijakan penghematan terbaru akan memangkas defisit negara dan membuka bantuan asing senilai US$ 11 miliar yang dibutuhkan agar perekonomian mereka bisa berjalan lagi.
Detil mengenai anggaran belanja tersebut tidak dirilis ke publik. Namun, kemungkinan, penghematan anggaran itu meliputi pembekuan perekrutan pegawai negeri sipil, 2% pajak atas barang-barang impor, dan kenaikan pajak dari pendapatan bunga. Tetapi, kata Sarkis Naoum, tidak ada kesepakatan khusus yang dibuat tentang bagaimana cara mengurangi defisit.
Baca Juga: Warga Argentina ramai-ramai menarik dana di bank
"Mereka meyakinkan diri sendiri bahwa mereka hanya memiliki waktu enam bulan... dan dalam waktu enam bulan itu, mereka berupaya melakukan sesuatu," jelasnya.
Dia menambahkan, salah satu isu utama yang mengancam perekonomian Lebanon adalah korupsi. "Syiah secara umum, dipimpin oleh Hezbullah dan Juru Bicara DPR Nabih Berri, mereka menentang privatisasi. Dan ada konsensus di komunitas Kristen, di komunitas Druze dan di komunitas Sunni bahwa kita perlu privatisasi karena adanya korupsi yang luar biasa,” kata Naoum.
