Sumber: Yonhap | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Utara mengirim tentara ke beberapa pos jaga yang kosong di dalam Zona Demiliterisasi, setelah mengeluarkan peringatan mereka akan meningkatkan kehadiran militernya di daerah perbatasan dengan Korea Selatan.
Pada Rabu (17/6), Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara menyatakan, akan mendirikan "pos polisi sipil," yang telah mereka tarik dari Zona Demiliterisasi, sebagai bagian dari langkah selanjutnya melawan Korea Selatan setelah penghancuran kantor penghubung antar-Korea di kota perbatasan Kaesong.
Menurut sumber-sumber militer Korea Selatan kepada kantor berita Yonhap, beberapa tentara Korea Utara terlihat sedang dikirim ke pos-pos penjagaan yang kosong di dalam zona penyangga tersebut mulai Rabu (17/6) malam.
Baca Juga: Utusan nuklir Korea Selatan mendadak ke AS, apa yang dibicarakan?
Hanya, sumber-sumber itu bilang, tidak jelas sampai sekarang, apakah langkah tersebut untuk menempatkan lebih banyak tentara penjaga di daerah perbatasan atau bagian dari peningkatan tugas penjaga militer ke kedudukan tertinggi bagi pasukan garis depan.
Korea Utara diyakini memiliki sekitar 150 pos penjagaan, dan beberapa di antaranya dikosongkan sesuai dengan pakta pengurangan ketegangan antar-Korea yang ditandatangani bersama Korea Selatan pada 19 September 2018.
Korea Utara akan membayar mahal
Beberapa media lokal juga melaporkan, sekitar 100 tentara Korea Utara terlihat di dalam Kawasan Industri Kaesong setelah penghancuran gedung penghubung antar-Korea.
Sebelumnya, militer Korea Utara mengancam akan mengirim pasukan ke Kawasan Industri Kaesong yang sekarang tertutup dan zona wisata Gunung Kumgang di Pantai Timur.
Baca Juga: Begini ancaman militer Korea Selatan ke Korea Utara bila nekat menyerang
"Kami sedang memantau dengan seksama gerakan militer Korea Utara terkait dengan (peringatan) itu. Tetapi, setiap tindakan langsung dan terlihat belum tampak," kata Kolonel Kim Jun-rak, juru bicara Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS), Kamis (18/6), seperti dikutip Yonhap.
Yang jelas, merespons peringatan Pyongyang tersebut, JCS menegaskan, Korea Utara akan "membayar mahal" jika meluncurkan tindakan militer yang provokatif terhadap Korea Selatan.
