Jepang Sebut Penguatan Militer Dapat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 04 Agustus 2026 / 10:10 WIB

ILUSTRASI. Prajurit Pasukan Bela Diri Darat Jepang (JGSDF) (Issei Kato/REUTERS)

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Pemerintah Jepang mulai menempatkan pembangunan kekuatan militer sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam buku putih pertahanan (defence white paper) terbaru, Tokyo menilai investasi di sektor pertahanan tidak hanya meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga dapat mendorong kemakmuran ekonomi.

Mengutip Reuters, Selasa (4/8/2026), pemerintah Jepang berpendapat bahwa pengembangan industri persenjataan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi, pendanaan startup, serta penggunaan komponen komersial dalam produksi sistem persenjataan.

Dalam dokumen presentasi Kementerian Pertahanan Jepang disebutkan bahwa investasi di sektor pertahanan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Pendekatan tersebut sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang mendorong penggunaan belanja negara secara strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Pesan tersebut juga tercermin pada sampul buku putih tahun ini yang berbeda dari edisi-edisi sebelumnya.

Jika sebelumnya menampilkan pasukan dan perlengkapan militer, sampul terbaru menampilkan ilustrasi bergaya anime berupa keluarga yang tersenyum dengan latar kota modern.

Seorang pejabat Kementerian Pertahanan mengatakan desain tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan visi masa depan.

Pemerintah Jepang saat ini juga tengah menyiapkan strategi keamanan nasional yang baru. Sejumlah pengamat militer memperkirakan strategi tersebut akan kembali mendorong peningkatan belanja pertahanan, terutama sebagai langkah pencegahan terhadap potensi konflik di Selat Taiwan yang dapat menyeret Jepang ke dalam perang berkepanjangan.

Dalam buku putih tersebut, Jepang kembali menegaskan bahwa aktivitas militer China merupakan tantangan strategis terbesar bagi keamanan nasionalnya.

"Aktivitas militer dan tindakan lain yang dilakukan China menjadi perhatian serius bagi Jepang dan masyarakat internasional serta merupakan tantangan strategis terbesar bagi Jepang," demikian isi buku putih tersebut.

Hubungan Tokyo dan Beijing sempat memanas pada November lalu setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan, Pasukan Bela Diri Jepang dapat dikerahkan apabila serangan China terhadap Taiwan juga mengancam kelangsungan hidup Jepang.

China saat itu mengecam keras pernyataan tersebut dan menuntut agar Tokyo mencabutnya.

Untuk membiayai modernisasi militernya, Jepang telah mengombinasikan kenaikan pajak, reformasi belanja, serta berbagai sumber pendapatan lainnya.

Langkah tersebut mendorong belanja pertahanan Jepang menjadi sekitar 2% dari produk domestik bruto (PDB), level tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Meski demikian, pemerintah Takaichi masih belum menjelaskan secara rinci bagaimana pendanaan untuk ekspansi militer berikutnya akan dilakukan tanpa menambah tekanan terhadap kondisi fiskal Jepang.

Pemerintah sebelumnya mengesahkan anggaran sebesar 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal yang berakhir Maret 2027, kemudian menambah paket stimulus senilai 3,1 triliun yen guna membantu rumah tangga dan pelaku usaha menghadapi kenaikan biaya energi.

Sejauh ini, sebagian besar tambahan anggaran pertahanan dialokasikan untuk pengadaan rudal jarak jauh dengan jangkauan lebih dari 1.000 kilometer.

Ke depan, porsi belanja diperkirakan akan semakin besar untuk pengembangan drone dan berbagai sistem persenjataan tanpa awak, mengikuti perkembangan teknologi yang banyak digunakan dalam perang Rusia-Ukraina.