Sumber: AFP | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Pemerintah Malaysia akan mengembalikan ratusan ton limbah plastik impor dari berbagai negara. Pemerintah Negeri Jiran bersikeras negara tersebut tidak ingin menjadi tempat pembuangan sampah global.
Pemerintah Malaysia mengatakan ada 450 ton sampah plastik yang telah terkontaminasi dalam 10 kontainer yang berasal dari Australia, Bangladesh, Kanada, China, Jepang, Arab Saudi, dan Amerika Serikat.
Seperti diberitakan AFP, Worldwide Fund for Nature (WWF) mencatat bahwa sekitar 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahun. Di mana sebagian besar di antaranya berakhir di tempat pembuangan akhir atau terbuang ke laut, yang kemudian menjadi krisis internasional.
China sebelumnya telah mengambil sejumlah besar limbah untuk didaur ulang, sebelum berhenti secara tiba-tiba pada tahun lalu. Pemerintah Tiongkok mengatakan bahwa negara tersebut ingin memperbaiki kualitas lingkungan di dalam negeri.
Akhirnya, saat ini negara-negara di Asia Tenggara menjadi salah satu tujuan sampah dari berbagai belahan dunia. Termasuk dari negara maju.
"Kami mendesak negara-negara maju untuk menghentikan pengiriman sampah ke negara kami. Hal itu tidak adil dan tidak beradab," kata Yeo Bee Yin, Menteri Energi, Teknologi, Ilmu Pengetahuan, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia.
"Kami akan mengembalikan sampah-sampah tersebut ke negara asal tanpa belas kasihan," katanya setelah memeriksa beberapa kontainer berisi sampah di Port Klang yang merupakan pelabuhan tersibuk di Malaysia.
Data pemerintah menunjukkan bahwa impor plastik ke Malaysia telah meningkat tiga kali lipat sejak 2016 menjadi 870.000 ton pada tahun lalu.
Masuknya sampah-sampah tersebut telah memicu jumlah pabrik daur ulang meningkat pesat. Namun banyak dari pabrik-pabrik tersebut beroperasi tanpa lisensi dan hanya segelintir yang memperhatikan standar lingkungan.
Lee Chee Kwang, seorang aktivis Badan Perlindungan Lingkungan Kuala Langat, mengatakan pemerintah Malaysia telah gagal total untuk mengelola sampah yang masuk ke negara tersebut. "Pemerintah harus melarang masuknya sampah plastik dan menyatakannya sebagai musuh publik nomor satu," katanya.
Malaysia masih mengizinkan impor plastik limbah yang homogen dan bersih untuk industri daur ulang. Namun seruan publik untuk melarang impor plastik secara total terus meningkat.
Karena itu, langkah pemerintah Malaysia untuk mengembalikan sampah-sampah impor tersebut dikatakan Lee hanyalah aksi pencitraan yang tidak menyelesaikan masalah. "Solusinya adalah larangan total impor semua jenis plastik," tegas Lee.
