Sumber: Channelnewsasia.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Malaysia tidak akan memperpanjang keadaan darurat nasional yang berakhir pada 1 Agustus, kata menteri hukum Takiyuddin Hassan, Senin (26/7).
Malaysia telah berada di bawah aturan darurat sejak Januari, dengan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berpendapat itu diperlukan untuk mengekang penyebaran COVID-19. Tetapi para kritikus mengecam langkah itu dan menuduh perdana menteri berusaha mempertahankan kekuasaan.
Terlepas dari keadaan darurat dan penguncian yang ketat, pandemi COVID-19 di Malaysia semakin memburuk, memicu kemarahan publik. Malaysia melaporkan rekor jumlah kasus pada hari Minggu, menjadikan jumlah total infeksi melewati 1 juta. Tingkat infeksi per kapitanya adalah yang tertinggi di kawasan ini.
Menteri Takiyuddin mengatakan pemerintah tidak akan meminta raja untuk memperpanjang keadaan darurat. Dia berbicara di parlemen, yang telah ditangguhkan karena keadaan darurat tetapi bersidang untuk sesi khusus pada hari Senin.
Baca Juga: Vietnam memperpanjang penguncian Covid-19 di kota Ho Chi Minh
Malaysia adalah monarki konstitusional di mana raja memiliki peran seremonial, melaksanakan tugasnya dengan saran dari perdana menteri dan Kabinet. Tetapi raja juga memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah keadaan darurat harus diumumkan.
Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai politik terbesar Malaysia dan sekutu kunci dalam koalisi, menarik dukungan untuk Muhyiddin awal bulan ini.
Meskipun demikian, Jaksa Agung Malaysia mengatakan penarikan itu tidak akan mempengaruhi posisi Muhyiddin atau kabinetnya. Sidang Istimewa DPR saat ini akan berlangsung selama lima hari. Sejauh ini, belum ada indikasi akan digelarnya mosi tidak percaya.
