Sumber: BBC | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manchester City, sebagai juara Premier League selama empat musim terakhir, telah menunjukkan dominasi yang luar biasa di kompetisi teratas sepak bola Inggris.
Namun, di balik kesuksesan mereka di lapangan, klub ini terlibat dalam beberapa sengketa hukum yang melibatkan aturan Premier League terkait dengan Transaksi Pihak Terkait atau Associated Party Transactions (APT).
Hal ini menimbulkan berbagai perdebatan di antara klub-klub anggota Premier League, terutama mengenai apakah peraturan ini perlu diubah atau bahkan dihapuskan sepenuhnya.
Pada hari Kamis, pemilik klub-klub Premier League bertemu untuk pertama kalinya musim ini di London, di mana isu-isu terkait APT menjadi salah satu topik yang penting. Pertemuan ini juga melibatkan diskusi mengenai biaya hukum yang melonjak serta usulan perubahan peraturan lainnya.
Baca Juga: Iklan Judi di Liga Premier Musim Ini Melonjak Signifikan, Ancaman bagi Penonton Anak
Apa itu Transaksi Pihak Terkait (APT)?
Transaksi Pihak Terkait (APT) mengacu pada kesepakatan komersial antara klub sepak bola dan perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemilik klub. Premier League memiliki kewenangan untuk menilai nilai kesepakatan tersebut guna memastikan bahwa nilainya tidak dilebih-lebihkan.
Hal ini penting untuk mencegah klub menggelembungkan pendapatan komersial mereka secara tidak wajar, yang dapat memberikan mereka keuntungan lebih dalam pengeluaran sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku.
Kasus Manchester City berfokus pada perubahan aturan APT yang diusulkan oleh Premier League. Klub merasa bahwa aturan awal yang berlaku hingga tahun 2021 sudah memadai, dan tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubahnya.
Mereka berpendapat bahwa perubahan aturan ini, yang terjadi setelah pemungutan suara pada bulan Februari, dipengaruhi oleh dinamika politik antar klub dan lebih berpotensi untuk menargetkan klub tertentu daripada menegakkan keadilan finansial.
Baca Juga: Daftar 25 Pemain Sepak Bola Termahal di Dunia
Sengketa Hukum: Manchester City dan Premier League
Sengketa hukum antara Manchester City dan Premier League melibatkan penolakan klub terhadap perubahan aturan APT yang dianggap terlalu tergesa-gesa dan tidak proporsional. City tidak menentang regulasi yang adil dan proporsional, melainkan mengkritik perubahan yang mereka rasa tidak diperlukan.
Sejak diberlakukannya aturan ini, seluruh kesepakatan kemitraan City telah ditinjau setiap tahun dan tidak satupun yang dinilai sebagai transaksi pihak terkait. Ini memperkuat keyakinan mereka bahwa perubahan aturan APT lebih didorong oleh kepentingan politik klub-klub pesaing daripada kebutuhan regulasi yang sah.
Perubahan aturan APT ini awalnya dirancang untuk mengatur lebih ketat kesepakatan komersial yang dianggap bisa mempengaruhi keuangan klub secara tidak proporsional.
Namun, Manchester City berpendapat bahwa peraturan baru ini justru dapat digunakan untuk membatasi kekuatan finansial klub yang dimiliki oleh pemilik dari Timur Tengah atau yang terlibat dalam jaringan multi-klub.
Baca Juga: Ten Hag Bertahan atau Keluar? Begini Respons Penggemar Manchester United
Implikasi Hukum: Biaya dan Transparansi
Dalam pertemuan Premier League, biaya hukum yang melonjak menjadi salah satu isu yang dibahas. Musim lalu, Premier League menghabiskan lebih dari £45 juta dalam biaya hukum, sebagian besar terkait dengan sengketa peraturan keuangan dengan beberapa klub, termasuk Manchester City.
Biaya hukum ini memicu kekhawatiran di antara klub-klub lain karena mengurangi dana yang seharusnya bisa didistribusikan sebagai pendapatan dari hak siar dan hadiah.
Meskipun beberapa klub merasa bahwa biaya hukum ini terlalu tinggi, Premier League berargumen bahwa pengeluaran ini diperlukan untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas kompetisi. Premier League juga menunjukkan bahwa biaya hukum ini hanyalah sebagian kecil dari miliaran poundsterling yang dihasilkan liga setiap tahun.
Namun, terdapat spekulasi bahwa jika biaya hukum terus meningkat, Premier League mungkin lebih cenderung mencari penyelesaian dengan Manchester City terkait tuduhan pelanggaran aturan keuangan yang mencakup lebih dari 100 tuduhan selama 14 musim terakhir.
Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penyelesaian semacam itu dapat mencerminkan keadilan dalam menegakkan aturan liga.
Baca Juga: Putaran Keempat Carabao Cup Semakin Menarik, Klub-Klub Besar Saling Bentrok
Dampak pada Hubungan Antar Klub
Kasus hukum yang melibatkan Manchester City dan Premier League tentunya mempengaruhi hubungan antar klub di liga ini. Dengan skala tuduhan yang begitu besar, termasuk dugaan inflasi pendapatan sponsor secara artifisial, beberapa klub pesaing yang merasa dirugikan oleh dominasi City mungkin menginginkan adanya sanksi terhadap mereka.
Manajer City, Pep Guardiola, bahkan menyatakan bahwa beberapa klub rival ingin City dikenai hukuman.
Namun, di sisi lain, ada pula klub yang mendukung pandangan City bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat investasi. Ketika aturan APT diperkenalkan pada tahun 2021, hanya Newcastle United yang secara terbuka menentangnya, sementara Manchester City memilih untuk abstain.
Pada perubahan aturan yang lebih ketat di tahun 2023, perpecahan di antara klub-klub semakin jelas dengan beberapa klub besar lainnya, termasuk Chelsea dan Aston Villa, juga menentang perubahan tersebut.
