kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.668.000   -5.000   -0,19%
  • USD/IDR 17.822   -47,00   -0,26%
  • IDX 6.177   4,80   0,08%
  • KOMPAS100 808   -9,54   -1,17%
  • LQ45 609   -7,52   -1,22%
  • ISSI 213   1,66   0,79%
  • IDX30 345   -4,23   -1,21%
  • IDXHIDIV20 421   -5,17   -1,21%
  • IDX80 92   -1,32   -1,42%
  • IDXV30 113   -1,72   -1,50%
  • IDXQ30 110   -1,54   -1,38%

Masih panas, India: Tidak akan ada pertemuan dengan Malaysia di Davos soal CPO


Senin, 20 Januari 2020 / 06:46 WIB
ILUSTRASI. Petani sawit. Tribun Kaltim/Fachmi Rachman


Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

"Sebagai bagian dari pertemuan para menteri perdagangan yang lebih besar, mereka mungkin bersama-sama, tetapi tidak ada pertemuan. Jadwal sudah selesai, dan sudah penuh," tambahnya.

Melansir Reuters, India pada pekan lalu memberlakukan pembatasan pada minyak kelapa sawit, yang menurut sebuah sumber di New Delhi dapat digunakan untuk menolak atau menunda impor dari Malaysia. India telah menjadi pasar kelapa sawit teratas Malaysia selama lima tahun.

Perselisihan itu menyeret harga kontrak CPO berjangka Malaysia ke penurunan mingguan terbesar dalam lebih dari 11 tahun pada hari Jumat (17/1) lalu.

Baca Juga: Saham emiten CPO berpotensi bullish, berikut perusahaan yang layak dikoleksi

Menurut pesan yang ditinjau oleh Reuters, Mendag Leiking telah mengirim pesan kepada Mendag Goyal dan berharap agar bisa melakukan pertemuan di Davos.

Juru bicara kementerian perdagangan India dan Malaysia tidak segera menanggapi pertanyaan dari Reuters.

Mahathir, perdana menteri tertua di dunia pada usia 94 dan salah satu suara terbesar dunia Muslim, mengatakan ia akan terus berbicara menentang "hal-hal yang salah" bahkan jika kata-katanya merugikan negaranya secara finansial.

"Mengapa dia merugikan negaranya sendiri dengan tindakannya yang tidak menentu?" Kata pejabat India itu, merujuk pada Mahathir. "Komentar yang dia buat sangat luar biasa."

Baca Juga: India dan Malaysia mungkin akan bertemu dalam diplomasi CPO di Davos

Menanggapi pertanyaan tentang undang-undang kewarganegaraan baru berbasis agama di India, Mahathir mengatakan bulan lalu negara itu berusaha untuk “menghilangkan beberapa Muslim dari kewarganegaraan mereka”. Di Majelis Umum AS pada bulan September, ia mengatakan India telah "menyerbu dan menduduki" Kashmir, wilayah mayoritas Muslim yang disengketakan juga diklaim oleh Pakistan.




TERBARU

[X]
×